Ekspor CPO

Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, M Arif Nuryanta, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya pada industri kelapa sawit.

Penyusunan rancangan kebijakan ekspor crude palm oil (CPO) melalui bursa berjangka masih berproses. Prinsipnya, penyusunan dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Petani sawit merugi akibat kebijakan larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya. Sebab, dengan melarang ekspor harga semakin anjlok dan membuat petani bisa bertambah miskin.

Larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng yang diputuskan Presiden Joko Widodo ternyata tak berlaku untuk seluruh jenis crude palm oil (CPO). Larangan ini hanya berlaku untuk produk RBD palm olein atau bahan baku minyak goreng saja. Sementara untuk CPO yang merupakan produk hulu, pemerintah memastikan tak ada larangan ekspor.

Kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng yang diambil oleh Presiden Joko Widodo secara mendadak dianggap mengulang kesalahan yang sama seperti saat larangan ekspor sebelumnya.

Kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan CPO diharapkan konsisten dan tidak berubah-ubah.

Keberpihakan pemerintah kembali dipertanyakan publik, khususnya terhadap kebijakan terbaru Presiden Joko Widodo yang melarang ekspor minyak minyak goreng dan crude palm oil (CPO).

Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang ekspor CPO dan minyak goreng dinilai sebagai tindakan yang sangat pro rakyat. Untuk itu, kebijakan tersebut patut untuk diapresiasi.