Fahri Hamzah

Sejumlah tokoh bangsa mendeklarasikan penolakan terhadap proses Pemilu 2024 yang dituding penuh kecurangan. 

Sistem pembiayaan partai politik, termasuk keberadaannya di dalam atau di luar pemerintahan, perlu diperhatikan.

Pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah yang menyebut Pasangan Capres Cawapres Nomor Urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar akan jadi tersangka setelah Pilpres 2024 menjadi viral di media sosial.

Jurubicara TKN Prabowo-Gibran, Fahri Hamzah menilai sikap politik Mahfud MD yang mengkritik kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam debat Cawapres Minggu malam (21/1) tidak pantas.

Perdebatan di kalangan elite dengan menggunakan stempel rezim-rezim lama justru menggambarkan bahwa substansi politik belum terjamah. Semua masih berkutat pada wilayah simbolik. 

Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah mengaku sempat ada tekanan ketika memilih putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka menjadi pendamping Prabowo Subianto.

Kualitas bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto sebagai tokoh pemersatu bangsa, sudah sesuai dengan kebutuhan Indonesia dalam menghadapi tantangan ke depan. 

Dahulu getol mendesak supaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibubarkan, kini Fahri Hamzah justru menilai sangat keliru jika ada yang meminta lembaga anti rasuah itu dibubarkan, dengan alasan tidak efektif. 

Pemilihan presiden (Pilpres) 2024 harus bisa menjadi momentum untuk melakukan rekonsiliasi nasional. Sosok yang tepat untuk menjadi tokoh rekonsiliasi adalah Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah menegaskan, Pilpres 2024 harus bisa menjadi momentum untuk melakukan rekonsiliasi nasional.

Tahun 2024 adalah waktunya bagi Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk memimpin bangsa Indonesia tahun 2024 mendatang.

Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang terdiri dari Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sangat ideal untuk didukung.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah mengkritik rencana penghapusan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Dana Kampanye Pemilu 2024.

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, tidak lama lagi akan menghirup udara segar, setelah menjalani masa hukuman di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Anas bakal bebas pada April 2023 mendatang.