Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, mendesak para calon kepala daerah, terutama petahana, untuk tidak menggunakan uang atau fasilitas negara untuk memenangkan Pilkada. Ia mengingatkan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk korupsi dan akan berakibat fatal jika mereka terpilih.
Fasilitas negara
Bawaslu Madiun Telusuri Pelaku Penggunaan Fasilitas Negara untuk Pemasangan APS Caleg dari Gerindra
Bawaslu Kabupaten Madiun akan menelusuri penggunaan fasilitas negara berupa mobil pick up dengan plat nomor AE 8081 EP untuk pemasangan alat peraga sosialisasi (APS) milik caleg DPRD Propinsi Jatim dari Partai Gerindra Imam Makruf.
Pengamat: Menteri yang Berkampanye Gunakan Fasilitas Negara, Harusnya Mundur dari Kabinet
Masifnya aktifitas publikasi yang dilakukan menteri tertentu yang disebut-sebut ngebet maju dalam Pilpres 2024 kembali menjadi sorotan.