Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, dianggap sudah menemukan sumber korupsi di Indonesia. Yakni, berawal dari ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20 persen yang mengakibatkan biaya politik mahal.
firli bahuri
Setuju dengan Firli, PAN: Preshold 20 Persen Buat Ongkos Politik Mahal
Pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang menyebut Presidential Threshold (PT) harus nol persen atau ditiadakan guna mengentaskan korupsi di Tanah Air disambut baik sejumlah pihak. Pasalnya dengan adanya Presidential Threshold yang tinggi, maka demokrasi di Indonesia masih diwarnai dengan biaya politik yang tinggi.
Sepakat dengan Ketua KPK Soal Preshold Nol Persen, PKB: Upaya Mengurangi Biaya Politik Harus Didukung
Soal ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold kini tak hanya disoroti publik secara umum, tapi juga pimpinan lembaga pemerintahan.
Tak Sepakat dengan Firli Soal Preshold Nol Persen, Begini Pernyataan PDIP
Harapan Ketua KPK Firli Bahuri agar presidential threshold atau ambang batas presiden 0 persen dan mahar politik nol rupiah guna menghindari terjadinya money politik pada saat pemilu dan juga agar tokoh bangsa yang memiliki potensi dan kapablitas sebagai presiden bisa mencalonkan diri tak disetujui PDIP.
Firli Bahuri Harapkan Preshold 0 Persen Karena Biaya Politik Mahal dan Banyak Kepala Daerah Korupsi
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengharapkan agar Presidential Threshold 0 persen bukan tanpa alasan. Salah satu yang mendasarinya ialah banyaknya keluhan kepala daerah dan anggota legislatif lantaran besarnya biaya Pilkada yang harus dikeluarkan.
Setuju Firli Bahuri, PAN Yakin Preshold 0 Persen Hilangkan Stigma Partai Pembajak Sistem Demokrasi
Harapan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri agar tercipta iklim demokrasi yang baik mendapat dukungan dari Partai Amanat Nasional (PAN).
Firli Bahuri Ungkap Fenomena Meningkatnya Kasus Korupsi Pasca Reformasi
Dengan keterbukaan atau transparansi yang menjadi salah satu karakter utama sistem demokrasi, seharusnya praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di negeri ini tidak lagi terjadi. Atau setidaknya berkurang signifikan.
Kisah Firli Bahuri Kutip Sepatu Bekas di Tong Sampah Sekolah
Firli Bahuri muda hidup dalam kekurangan. Sampai-sampai ia pernah memungut sepatu bekas di tong sampah sekolah.
Kisah Muda Ketua KPK Firli Bahuri Hidup Dalam Kekurangan, Mulai Pungut Sepatu Hingga Mereparasi
Kisah muda Ketua KPK Firli Bahuri hidup dalam kekurangan. Sampai-sampai ia pernah memungut sepatu bekas di tong sampah sekolah.
Kepala Daerah Diminta Coret Program Pembangunan yang Tidak Penuhi 7 Indikator
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pada kepala daerah agar mencoret rencana program pemerintah daerah jika tidak mengacu kepada tujuh indikator. Tujuannya, agar tidak hanya menghamburkan uang negara.
Ketua KPK Berpesan Agar Kepala Daerah Beri Jaminan Kemudahan Investasi dan Perizinan Usaha
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingin daerah memberi kepastian dalam kemudahan investasi dan perizinan usaha agar dapat mewujudkan tujuan negara.
Firli Bahuri Resmi Buka Rangkaian Hakordia 2021 Bareng Gubernur Se-Indonesia
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar acara besar di lima wilayah dalam rangka Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021, Rabu (1/12).
Cegah Korupsi, KPK Inisiasi Bangun Desa Antikorupsi
Melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginisiasi program Desa Antikorupsi, sebagai salah satu upaya untuk memutus virus korupsi yang mudah menyebar jika tidak segera dihentikan.
Ultimatum Kepala Daerah Agar Tidak Korupsi, Firli Bahuri: Jangan Khianati Amanat Rakyat
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri ultimatum semua kepala daerah untuk tidak khianati amanat rakyat dengan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi.