Hasto Kristiyanto

Sempat membantah, mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan akhirnya mengakui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terkait pernyataan sumber uang suap Harun Masiku berasal dari Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang praperadilan kedua yang diajukan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, pada Senin (3/3) besok.

Sekjen Hasto Kristiyanto sudah sepekan mendakam di Rutan KPK. Namun, hingga kini Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri belum menjenguknya.

Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD) menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, pada Jumat (21/2).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau agar Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, memenuhi panggilan penyidik pada Kamis, 20 Februari 2025. Imbauan ini disampaikan oleh Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, pada Rabu malam, 19 Februari 2025, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto kembali melaporkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rossa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto (HK) disebut berencana akan menghadiri panggilan kedua tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2/2025) lusa.

Gugatan praperadilan yang diajukan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto tidak dapat diterima Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Djuyamto. Dengan demikian, penetapan tersangka Hasto oleh KPK sah.

Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), sebanyak 77 persen masyarakat percaya Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto terlibat dalam kasus korupsi pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI Harun Masiku.

Orang kepercayaan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Donny Tri Istiqomah (DTI), diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka sekaligus saksi dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Fraksi PDIP periode 2019-2024.

Politisi PDIP Maria Lestari telah usai menjalani pemeriksaan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (17/1).

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengaku sudah siap memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (13/1) mendatang. Kesiapan Hasto ditunjukkan dengan menyemir rambutnya.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota DPR Fraksi PDIP hingga Ketua KPU Kabupaten Banyuasin. Mereka diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan tersangka Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun langsung mengawasi prosedur penegakan hukum terkait tersangka Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang melibatkan mantan caleg PDIP, Harun Masiku.

Pasca-penetapan Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mantan kader PDIP Effendi Simbolon meminta Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk mundur dari jabatannya. Menurut Effendi, persoalan hukum yang menjerat Hasto tidak hanya menjadi tanggung jawab Sekjen PDIP, tetapi juga menyentuh pada kepemimpinan tertinggi di tubuh partai.