Hasto tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Harun Masiku tidak memiliki kemampuan secara ekonomi untuk melakukan suap kepada Komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. 

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak eksepsi terdakwa Hasto Kristiyanto.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto  kembali menjalani persidangan terkait kasus Harun Masiku di Pengadilan Tipikor, Jakarta pada Kamis, 27 Maret 2025.  

Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai salah dalam menerapkan pasal terdakwa Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Pasca Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait buronan Harun Masiku, beredar video berjudul "Pelemahan KPK oleh Jokowi".

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini masih belum mengetahui keberadaan buronan Harun Masiku meskipun Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto sudah ditahan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengaku  siap dipenjara saat mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto dijadwalkan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka pada hari ini, Kamis, 20 Februari 2025.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto (HK) disebut berencana akan menghadiri panggilan kedua tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2/2025) lusa.

Hari ini, Senin 17 Februari 2025, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto (HK) dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, kembali mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hasil survei yang menyebut mayoritas masyarakat Indonesia percaya Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto terlibat dalam kasus Harun Masiku, dinilai merupakan pesanan dari lawan politik. 

Dengan tidak melakukan penahanan terhadap Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah belum cukup bukti. 

Pemerhati Telematika, Roy Suryo menilai dokumen rahasia diduga berisi skandal kasus besar yang menjerat para pejabat negara, disinyalir salah satunya adalah akal-akalan Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyembunyikan utang.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mempersiapkan 1.000 pengacara untuk mendampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto yang saat ini menghadapi proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus Harun Masiku.