ibukota baru

Keberlanjutan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai warisan rezim Joko Widodo (Jokowi) sudah seharusnya dievaluasi di Pemerintahan Prabowo. 

Buntut diblokirnya kucuran dana APBN, pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang digagas Presiden ke-7 Joko Widodo terancam mangkrak.

Proyek ambisius Ibukota Nusantara (IKN) yang kini tidak jelas juntrungannya menunjukkan bahwa rezim Joko Widodo (Jokowi) terbukti telah ugal-ugalan dengan kebijakan anggaran yang menyebabkan utang RI makin membengkak.

Dari video viral yang beredar di media sosial yang memperlihatkan  kondisi Ibu Kota Nusantara (IKN) memprihatinkan. Proyek ini menjadi mangkrak akibat memakan terlalu banyak keuangan negara.

Salah satu taipan Indonesia, Sugianto Kusuma alias Aguan memberi keterangan mengagetkan di media Tempo terkait polemik soal Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, diklaim Presiden Joko Widodo bukan proyek pribadinya. Menurut Jokowi proyek IKN sudah disetujui seluruh rakyat.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dikabarkan mendapat kucuran dana hibah sebesar 7,6 juta dolar AS atau setara Rp115,2 miliar (kurs Rp15.160).

Publik mengecam anggaran gila-gilaan operasional HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Presiden Joko Widodo siap untuk pindah kantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Hanya saja Jokowi saat ini masih menunggu lampu hijau atau tanda kesiapan untuk menjalani masa-masa akhirnya sebagai Presiden di IKN.

Pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) dinilai menjadi sumber malapetaka bagi kepentingan masyarakat setempat. 

Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth yang juga Ketua Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 62 2021 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI menjelaskan alasan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. 

Sebanyak 15 investor yang terdiri dari pihak swasta dan lembaga pemerintahan, akan memulai tahap pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Januari-Februari 2024 mendatang. 

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagian besar mengandalkan investasi swasta. Hal itu diungkapkan oleh  Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono dalam acara Peluang Investasi IKN di Jakarta, Jumat (1/12). 

Seloroh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang mengatakan kepada pegawai Eselon III Pemprov DKI akan memindahkan ke Ibukota Negara (IKN) Nusantara jika tak bekerja dengan baik mendapat sorotan. 

Perpindahan ibukota adalah proyek yang kompleks dan berisiko tinggi. Karena itu untuk memastikan keberhasilannya, maka pemerintah perlu mempertimbangkan semua faktor yang relevan, bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, dan memiliki rencana yang matang serta transparan.