Anggota komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) mendorong pemerintah mengkaji ulang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 2024 yang dinilai memberatkan Industri Hasil Tembakau (IHT).
Anggota komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) mendorong pemerintah mengkaji ulang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 2024 yang dinilai memberatkan Industri Hasil Tembakau (IHT).