Jika buruh tidak memiliki penghasilan yang cukup, dampaknya bukan hanya pada ekonomi keluarga. Tetapi, juga pada perekonomian yang lebih luas terutama pada roda ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Jumhur Hidayat
Soal Perppu 2/2022 Ciptaker Menjadi UU, Jumhur Hidayat: MK Seperti Jilat Ludah Sendiri
Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa UU 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU tetap berkekuatan hukum secara sah, menuai kekecewaan dari Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB).
Pemerintah Dianggap Lakukan Legalisasi Kejahatan Terkait Pemutihan Lahan Sawit di Kawasan Hutan
Program Nawacita yang dijanjikan Presiden Joko Widodo dinilai tidak sejalan dengan tujuan awal. Jokowi berkomitmen membagi rata kekayaan alam dan tanah kepada rakyat.
Bela Rocky Gerung, Jumhur Hidayat: Omnibus Law Kebijakan Bajingan dan Tolol
Pengamat politik, Rocky Gerung dianggap merasakan kejengkelan kaum buruh yang bertahun-tahun berdemonstrasi menolak UU Cipta Kerja, tetapi tidak didengarkan oleh rezim Joko Widodo.
UU Cipta Kerja Digugat, Jumhur Hidayat: MK Harus Hentikan Petualangan Presiden
Gugatan Organisasi Serikat Pekerja terkait UU Cipta Kerja masih terus dilakukan. Melalui kuasa hukumnya Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (Integrity) Law Firm, ada 15 Serikat Pekerja menghadiri sidang pemeriksaan pendahuluan atas pengujian formil UU 2/2022 tentang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK).
Jumhur Hidayat: Soal Pelanggaran HAM Masa Lalu, Pemerintah Jangan Merasa Paling Tahu
Pemerintah sebaiknya tidak sembarangan melontarkan permohonan maaf atas pelanggaran HAM berat masa lalu, lantaran hal tersebut sangat sensitif bagi sejumlah kalangan masyarakat.
Jumhur Hidayat: UU Ciptaker Merugikan Rakyat Menguntungkan Pemodal
Dalam amar putusan terkait Undang Undang Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan inkonstitusional bersyarat. MK juga meminta parlemen dan pemerintah melakukan perbaikan, bukan malah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti (Perppu) dengan alasan kegentingan yang mendesak.
Tolak Perppu Ciptaker, Jumhur Hidayat Undang Pimpinan Buruh
Sejumlah pimpinan buruh diundang untuk menyatakan sikap menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang diterbitkan untuk memuluskan UU Cipta Kerja.
Setuju Kenaikan BBM, Partai Politik Kejam kepada Rakyat
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat mengkritik partai politik yang setuju dengan kebijakan pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Ada Peran Kritis Masyarakat di Balik Penyingkapan Tabir Gelap Kasus Brigadir J
Tokoh aktivis mahasiswa era 80-an Jumhur Hidayat turut angkat bicara atas kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J yang didalangi oleh Irjen Ferdy Sambo.
Jelang Aksi Akbar Buruh 10 Agustus, Jumhur Hidayat Endus Ada Pembusukan
Para buruh akan menggelar aksi akbar pada 10 Agustus 2022 mendatang. Namun, terendus adanya upaya pembusukan dari sejumlah pihak bahwa aksi tersebut gerakan politik.
Jumhur Hidayat: Aksi Akbar Buruh 10 Agustus Bukan Gerakan Politik
Aksi akbar kaum buruh yang akan digelar 10 Agustus 2022 di berbagai ibukota provinsi dan kabupaten seluruh Indonesia membuat Koordinator Aliansi Aksi Sejuta Buruh Cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja, M. Jumhur Hidayat.
Pelindo Seharusnya Beri Pesangon TKBM Rp 100 Juta Per Orang
Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Moh.Jumhur Hidayat mempertanyakan belum adanya aturan yang jelas tentang sumber dana pesangon Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang memasuki usia pensiun.