kejagung

Bos KSO Duta Regency Kurnia Metropolitan Properti, Tan Kian kembali digarap oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung. Pemeriksaan ini dilakukan guna mengusut mega korupsi di PT Asabri yang ditaksir merugikan negara sebesar Rp 23,7 triliun. 

Penyitaan aset lahan dan bangunan di Pontianak oleh penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi PT Asabri, dinilai salah sasaran. 

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) yang juga merupakan Presidium Aliansi Gerakan Bersama Usut Korupsi (GEBUK), Mirah Sumirat mendesak Pemerintah untuk bersungguh-sungguh dalam mengusut tuntas berbagai dugaan kasus mega korupsi yang terjadi di Indonesia.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) menyebut video viral yang beredar di media sosial (medsos) terkait pengakuan seorang jaksa yang menerima suap di kasus Habib Rizieq Shihab (RHS) adalah hoaks.

Jumlah aset para tersangka kasus korupsi PT Asabri yang telah disita masih belum bisa menutupi kerugian negara yang ditaksir sebesar Rp 23,71 triliun. Bahkan jumlahnya belum mencapai separuhnya alias 50 persen. 

Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa 11 orang terkait kasus dugaan korupsi PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri). Mereka diperiksa sebagai saksi. 

Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung mulai tahapan baru proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri). 

Penyidikan kasus mega korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) terus berjalan. Penyidik jaksa agung muda pidana khusus (Jampidsus) Kejagung telah memeriksa tujuh orang saksi.

Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana investasi PT Asabri.

Sebanyak tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).

Lebih dari 100 kasus pidana ringan di Seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di tanah air mampu diselesaikan lewat peraturan Kejaksaan Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang ditandatangani Jaksa Agung ST. Burhanuddin pada 21 Juli lalu.

Dalam rangka mempermudah penyidikan dan penyelidikan dalam sebuah kasus, Kejaksaan Agung memperkuat sistem penegakan hukum melalui pembaharuan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri melalui pemanfaatan data kependudukan.