Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang digarap Indonesia bekerja sama dengan China kembali menuai kritik. Ini lantaran proyek kereta cepat di Laos yang juga bekerja sama dengan China sudah rampung pada akhir tahu lalu.
kereta api cepat
Pemerintah Disarankan Cut Loss Proyek Kereta Cepat Daripada Tambah Rugi
Proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung terkesan dipaksakan. Apalagi kini Presiden Joko Widodo mengumumkan proyek tersebut boleh menggunakan APBN. Padahal sebelumnya tidak ada skema menggunakan APBN. Skema yang dijalankan sejak proyek ini mulai adalah sebatas bussiness to bussiness.
Demokrat Sudah Menduga Sejak Awal Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bermasalah
Kebijakan Presiden Joko Widodo yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan infrastruktur transportasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung, bukti adanya ketidakberesan dalam proyek tersebut.
Dulu Jokowi Bilang Proyek Kereta Cepat Tak Bebani APBN, Deddy Sitorus: Harus Ada Audit Menyeluruh
Presiden Joko Widodo dinilai inkonsisten atas proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Pasalnya, biaya proyek diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pemerintah Harus Libatkan KPK dan BPK untuk Tangani Kereta Cepat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus dilibatkan untuk melakukan audit atas pelaksanaan megaproyek kereta cepat Jakarta Bandung.
Kementerian BUMN Klaim Wajar Proyek Kereta Cepat Bengkak Rp 26 Triliun, Said Didu: Wajarnya Di Mana?
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN M. Said Didu menolak klaim Kementerian BUMN yang menilai anggaran proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung bertambah Rp 26,6 triliun adalah hal wajar. Sebab, angka tersebut lebih dari 10 persen anggaran awal yang sebesar Rp 113,9 triliun.
Jokowi Kembali Beri Luhut Tugas Khusus, Pimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Presiden Joko Widodo kembali memberi tugas pada Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Kali ini tugasnya memimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.