komisi e dprd jatim

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menyoroti keluhan para kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan sekolah SMK di Jawa Timur namun belum menerima pembayaran. Ia menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek pemerintah.

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Timur terus menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Hal ini menjadi ancaman serius terhadap perekonomian daerah serta stabilitas sosial. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menyatakan keprihatinannya atas situasi ini dan mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera mengambil langkah mitigasi guna mengantisipasi dampak buruk yang lebih besar.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengumumkan rencana pemberlakuan kembali Ujian Nasional (UN) pada tahun ajaran 2025/2026. Keputusan ini diambil setelah evaluasi terhadap kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintahan sebelumnya. Ujian Nasional yang telah ditiadakan sejak 2021 tersebut kemungkinan akan diterapkan kembali dengan sistem yang lebih berbeda dan disesuaikan dengan perkembangan pendidikan saat ini.

BPBD Jatim merespon cepat kejadian hujan deras disertai sambaran petir yang mengakibatkan konsleting listrik dan kebakaran rumah di Kabupaten Pacitan, Sabtu (9/11/2024).

Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Wara Sundary Renny Pramana mengaku kondisi pendidikan di Jawa Timur memprihatinkan. Pasalnya, jabatan Kepala Sekolah SMA dan SMK sampai saat yang diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).

Pemprov Jatim didorong membangun sinergi dengan Pemkab/Pemkot untuk meningkatkan peran perawat dan Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) di seluruh wilayah. Disamping itu, one village one nurse demi masyarakat desa mampu memelihara kesehatan segera direalisasikan oleh pemerintah Provinsi Jatim.