korupsi

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian/Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator MCP (Monitoring Center Prevention) 2023 di Ballroom The Ritz Carlton Mega Kuningan Jakarta, Selasa (21/3/2023).

Jaksa Agung ST Burhanuddin diminta bertindak cepat mengusut dugaan mega skandal di lingkungan Kementerian Keuangan,(Kemenkeu), menyusul ditemukannya transaksi janggal senilai Rp300 triliun.

Pernyataan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, bahwa transaksi senilai Rp300 triliun di lingkungan Kemenkeu bukan korupsi atau Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dinilai janggal.

Soal aliran uang Rp 300 triliun yang mulanya disebut sebagai transaksi gelap, kemudian diklarifikasi sendiri oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana menuai polemik.

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj, mengajak masyarakat untuk tidak membayar pajak. Tentu saja hal ini dilakukan bila para pejabat pajak masih melakukan tindakan korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur tahun 2018-2019.

Komisi Antikorupsi Malaysia (MACC) dilaporkan telah menangkap mantan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin pada Kamis (9/3).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak hanya membeber dana hibah pokok pikiran (Pokir) untuk kelompok masyarakat (Pokmas) APBD Jatim dari tahun anggaran 2020 hingga tahun 2023.

Kasus korupsi kegiatan makan dan minum (mamin) fiktif di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Banyuwangi yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Banyuwangi diduga mangkrak.

Penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif, dan efisien sangat diperlukan sebagai langkah awal membentuk reformasi birokrasi yang transparan.

Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP) ternyata kembali ke wilayah Jayapura sejak Januari 2023 setelah melarikan diri ke Papua Nugini. Dia pun akhirnya ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama jajaran Polda Papua di tempat persembunyian di daerah Abepura, Kota Jayapura.

Bupati Ipuk Fiestiandani Azwar Anas merespon dugaan korupsi kegiatan makan dan minum fiktif di BKPP Banyuwangi yang terjadi di masa kepemimpinannya dan masa kepemimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas periode 2010-2021.

Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) membantah mempunyai hubungan dan adanya aliran dana ke Organisasi Papua Merdeka (OPM). Bahkan, Lukas secara tegas menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harga mati.

Mantan Gubernur Papua Lukas Enembe disebut turut campur tangan (intervensi) dalam penentuan pemenang proyek di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua. Sehingga, Lukas diduga menerima suap Rp 1 miliar dan gratifikasi sebesar Rp 10 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga sekarang belum menerima laporan dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) di DKI Jakarta tahun 2020 yang belakangan viral di media sosial.