"KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah bersama Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (Sekdis PU) Pemprov Sulsel, Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah (NA) bersama Sekdis PUPR Sulsel Edy Rahmat (ER) dan kontraktor Agung Sucipto (AS) sebagai tersangka suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah (NA), sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji (suap) dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021.

Hilangnya nama politisi PDIP Ihsan Yunus dalam surat dakwaan untuk Harry Van Sidabukke selaku penyuap mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara memunculkan tanda tanya besar.

Dakwaan terhadap pihak pemberi suap dalam perkara dugaan suap bantuan sosial (Bansos) sembako Covid-19 dalam penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020 dianggap membuat pihak-pihak yang diduga terlibat tapi masih menghirup udara bebas, akan gelisah.

Kasus dugaan aliran uang suap bantuan sosial (bansos) sembako Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020 ke beberapa pihak di Kementerian Sosial (Kemensos) mulai didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan seorang pemimpin visioner mampu berpikir, bersikap, dan bertindak dengan berorientasi kepada upaya mewujudkan keberhasilan masa depan (jangka panjang) dan mampu mengantisipasi serta mentransformasikan tuntutan zaman dalam mengarahkan bangsa untuk meraih cita-cita dan mencapai tujuan nasional. 

Vaksinasi terhadap tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ramai diperbincangkan dan dikritik di ruang publik karena dianggap terlalu mengistimewakan para koruptor.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendukung langkah Polri dalam membongkar kasus mafia tanah di Indonesia.

Pengusaha Harry Sidabukke didakwa menyuap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebesar Rp 1,28 miliar terkait penunjukan perusahaan penyedia bantuan sosial (Bansos) Covid-19 di Jabodetabek.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya pemotongan insentif untuk tenaga kesehatan (nakes) yang menjadi garda terdepan penanggulangan virus corona baru (Covid-19) oleh pihak manajemen Rumah Sakit (RS).

Alumni Perguruan Tinggi Bersatu (APTB) mendukung KPK untuk menjatuhkan hukuman mati kepada eks Menteri Sosial, Juliari Batubara dan eks Menteri KKP, Edhy Prabowo.

Jika gugatan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dikabulkan hakim, maka ini akan menjadi preseden baru bagi penegakkan hukum di Indonesia. Sebab dalam hal ini yang digugat adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memeriksa saksi dalam kasus dugaan korupsi ekspor benur dengan tersangka mantan Menteri KKP Edhy Prabowo. 

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan bukti dokumen dan alat elektronik saat menggeledah dua kantor perusahaan yang diduga berkaitan dengan politisi PDIP Ihsan Yunus dan anak buahnya tersangka Juliari Peter Batubara (JPB).