"KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa berupa iklan yang melibatkan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (bank bjb) pada tahun anggaran 2019 hingga 2024. Dalam penyelidikan tersebut, KPK mencatat kerugian negara mencapai Rp222 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Bandung pada Senin (10/3). Penggeledahan terkait pengusutan kasus dugaan korupsi dana iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang praperadilan kedua yang diajukan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, pada Senin (3/3) besok.

Tiga orang petinggi perusahaan ritel dan distribusi perangkat elektronik PT Erajaya Swasembada Tbk dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Politisi Partai Nasdem, Ahmad Ali, dipastikan akan mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang sedianya dilakukan pada Kamis (27/2) hari ini.

Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD) menggelar unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (26/2). Mereka mendesak KPK untuk menuntaskan skandal mega korupsi e-KTP yang telah merugikan keuangan negara Rp2,3 triliun.

Sekjen Hasto Kristiyanto sudah sepekan mendakam di Rutan KPK. Namun, hingga kini Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri belum menjenguknya.

Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD) menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, pada Jumat (21/2).

Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu (HGR) atau yang akrab disapa Mbak Ita, bersama suaminya, Alwin Basri (AB), diduga terlibat dalam intervensi terhadap proses pengadaan meja dan kursi fabrikasi untuk Sekolah Dasar (SD) di Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Semarang. Dugaan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ibnu Basuki Widodo, pada Rabu (19/2/2025) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau agar Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, memenuhi panggilan penyidik pada Kamis, 20 Februari 2025. Imbauan ini disampaikan oleh Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, pada Rabu malam, 19 Februari 2025, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto kembali melaporkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rossa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu (HGR) alias Mbak Ita dan suaminya, Alwin Basri (AB) resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto (HK) disebut berencana akan menghadiri panggilan kedua tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2/2025) lusa.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto (HK), dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis lusa, 20 Februari 2025. Hal ini tertuang dalam surat yang dikirimkan oleh KPK.

Gugatan praperadilan yang diajukan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto tidak dapat diterima Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Djuyamto. Dengan demikian, penetapan tersangka Hasto oleh KPK sah.