KPPS

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menggelar sosialisasi terkait Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan media yang dikemas dengan acara media gathering di Aula KPU Surabaya. Kamis (19/9).

Dalam gelaran Pilkada serentak 2024, KPU Kabupaten Banyuwangi membutuhkan 19.124 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Kasus pelemparan bahan peledak yang diduga bom ikan (Bondet) di rumah Kusyairi ( 53 ) warga Dusun Timur Kelurahan Nyablu Daya Kecamatan /Kabupaten Pamekasan, berhasil diungkap oleh Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur.

Dugaan tidak netral oknum penyelenggara pemilu tingkat kecamatan atau yang disebut PPK di Kabupaten Banyuwangi mencuat. Sebab, secara terang-terangan mengarahkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk menggalang pemilih Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI.

Rumah ketua KPPS Pemilu 2024 di Desa Nyalabu Daya Kabupaten Pamekasan Pulau Madura Jawa Timur, diduga di bondet.

Hingga saat ini,  Selasa (20/2) Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Kabupaten Jember, mencatat sedikitnya ada 7 orang penyelenggara Pemilu di Jember, meninggal dunia selama masa tahapan pemilu 2024. 5 orang diantaranya adalah anggota KPPS dan 2 orang lainnya adalah anggota Skretariat PPS dan Anggota Linmas. 

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung pelaksanaan Pemilu pada 14 Februari 2024. 

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempersiapkan tenaga kesehatan (nakes) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. 

Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Padasan, Kecamatan Pujer Bondowoso diduga ditunggangi salah satu Calon Legislatif (Caleg). 

Anggota KPU Kota Surabaya, Subairi mengumumkan tahap pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). 

KPU Kota Mojokerto segera membuka pendaftaran badan adhoc, yakni Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024.

Kasus meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2019 menjadi perhatian DPR RI dalam menyambut Pemilu 2024.

Pelaksanaan pilkada 2022 dan 2023 yang akan diserentakkan pada 2024 terus menuai polemik. Sejauh ini, semua partai koalisi pemerintah kompak untuk tetap melaksanakan pilkada secara serentak dengan pemilu.

Sejumlah 28 anggota KPPS yang diduga melanggar kode etik dengan mengacungkan jari sebagai signal dukungan kepada salah satu Paslon Pilbup Banyuwangi 2020 mendapat sanksi ringan dari KPU setempat.