kpu gresik

DPRD Gresik, bakal melakukan pengawasan pertanggung jawaban terhadap dana hibah untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 senilai Rp 84 miliar yang dialirkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) setempat.

Bawaslu Gresik menerima laporan adanya dugaan pelanggaran dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diduga dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

Sebanyak 90 orang terpilih hasil seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang telah dilantik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gresik pada, Kamis (16/5) lalu masih menyisakan permasalahan. 

Sejumlah peserta seleksi Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) yang mendapatkan nilai tertinggi, dinyatakan tidak lolos oleh KPU Gresik, menuai sorotan masayarakat. KPU Gresik dinilai bersikap tidak fair dan objektif.

Dua kepala desa (Kades) di Gresik mendatangi kantor KPU setempat untuk mendaftarkan diri sebagai pasangan bakal calon bupati (bacabup)-calon wakil bupati lewat jalur perseorangan atau non partai politik pada Pilkada 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gresik, membuka pendaftaran bagi bakal calon kepala daerah (bacakada) non partai atau jalur perorangan (independen) yang ingin maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) pada November 2024.

Sebanyak 50 bacaleg (bakal calon legislatif) bersama jajaran pengurus DPD Golkar Kabupaten Gresik, datangi Kantor KPU setempat untuk mendaftarkan bakal calon legislatif (bacaleg) dalam mengikuti kontestasi Pemilu 2024.