Banyak pakar dan akademisi mengomentari terkait rencana perubahan KUHAP.
KUHP
Imbas Rocky Gerung Dipolisikan, Publik Tuntut UU ITE dan KUHP Direvisi
Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diminta untuk dilakukan revisi. Tuntutan ini muncul imbas dari pelaporan Rocky Gerung ke polisi.
Pemerintah Punya Waktu 3 Tahun Beri Ruang Partisipasi Publik untuk Memaknai Pasal KUHP
Pengesahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi pelengkap dari minimnya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan aturan perundang-undangan selama tahun 2022.
Sosialisasi KUHP Harus Dikawal agar Tak Rugikan Masyarakat
Semua pihak diharapkan bisa mengawal proses sosialisasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan berlaku tiga tahun lagi setelah diundangkan. Ini penting agar tidak merugikan masyarakat.
UU KUHP Dikritik PBB, Dave Laksono: Kebijakan Kita Tak Bisa Didrive Negara Asing
Pernyataan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang mengkritik pengesahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) belakangan ini direspons anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Dave Akbarshah Fikarno.
Said Iqbal: DPR Bikin RKUHP, Gila?
Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru saja disahkan DPR RI pada Selasa (6/12) menjadi satu kebijakan yang harus dipertimbangkan masyarakat dalam menentukan pilihan di Pemilu Serentak 2024.
PBB Kritik KUHP, Dinilai Tak Sesuai HAM
Disahkannya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) oleh DPR baru-baru ini tidak hanya disoroti oleh publik dalam negeri, namun juga dunia.
KUHP Disahkan Karena Ada Kejelasan Hukum Bagi Terduga Penyebaran Berita Bohong
Ada sejumlah alasan mengapa kemudian Komisi III DPR RI bersepakat untuk mengesahkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Intervensi AS terhadap RKUHP, Kemenlu RI Harus Protes
Implementasi RKUHP yang telah disetujui sebagai undang-undang diyakini tidak akan merugikan masyarakat dan justru memastikan hak-hak publik terjamin.
