Lestari Moerdijat

Sosialisasi sistem penerimaan murid baru (SPMB) 2025 harus dilakukan secara masif guna menekan terjadinya kendala dalam memasuki tahun ajaran baru.

Kendala dalam proses hukum berbagai kasus kekerasan harus segera diatasi. Tujuannya, agar para korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan tindak kekerasan seksual terlindungi oleh negara.

Kelahiran Undang-undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) harus dibarengi dengan komitmen yang kuat dari Pemerintah dalam melahirkan sejumlah aturan pelaksanaannya. Sehingga upaya negara melindungi setiap warga dari ancaman tindak kekerasan seksual segera terwujud.

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan, inovasi untuk mewujudkan merdeka belajar hanya mungkin tercapai jika tersedia ruang belajar yang menyenangkan, ekosistem pembelajaran yang mendukung serta infrastruktur belajar yang memadai.

Peringatan Hari Anak Internasional momentum bagi setiap negara untuk meningkatkan perhatian serius terhadap upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

Keputusan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR menugaskan Badan Legislasi DPR (Baleg) membahas Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) bersama pemerintah merupakan langkah strategis.

Pelonggaran kebijakan PPKM setelah angka penyebaran kasus positif Covid-19 berangsur menurun di sejumlah wilayah.

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berencana membuka kembali pariwisata Bali untuk wisatawan asing pada Oktober 2021.

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dukung gerakan cinta produk anak negeri, sebagai bagian dari pengamalan nilai-nilai kebangsaan untuk mendorong kebangkitan perekonomian nasional.