Mahkamah Konstitusi

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan bahwa pelantikan bupati dan wakil bupati Pamekasan terpilih segera diproses pasca penetapan MK yang menolak pengajuan sengketa Pilkada Pamekasan.

Hari ini, Senin 24 Februari 2025, Mahkamah Konstitusi dijadwalkan membacakan putusan 40 gugatan perselisihan hasil pilkada (PHP). Putusan yang dibacakan hari ini terkait perkara yang berlanjut ke sidang pembuktian.

Mahkamah konstitusi (MK) baru saja menggelar sidang putusan yang menolak gugatan (dismissal) pasangan calon nomor urut 02 kabupaten Bondowoso, yakni Bambang Soekwanto dan Gus Baqir (Bagus).

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta, menegaskan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP Kada) tidak seharusnya terbatas hanya pada penghitungan suara. MK, menurutnya, diharapkan dapat bertindak sebagai guard of democracy dan memberikan keputusan yang adil serta objektif dalam setiap sengketa hasil Pilkada.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah pasal mengenai aturan pidana terkait netralitas pilkada. Dengan demikian apabila Pejabat daerah dan TNI-Polri melanggar pasal tersebut maka bisa dipidana.

Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima gugatan Caleg DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur I dari PAN, Sungkono, terkait perolehan suara rekan separtainya, Arizal Tom Liwafa. MK menilai Sungkono tidak memiliki kedudukan hukum karena tanpa surat tertulis dari DPP PAN.

Upaya perlawanan terhadap Hakim Konstitusi Anwar Usman tengah disiapkan Mahkamah Konstitusi (MK), dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. 

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Brahma Aryana, soal aturan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

Langkah Anwar Usman menggugat pengangkatan Ketua MK, Suhartoyo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada Jumat (24/11), dinilai sebagai sinyalkan kondisi psikologisnya sedang depresi.

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK, menjadi polemik yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah resmi memberhentikan Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK. Pemberhentian karena dia terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

Hasil survei terbaru lembaga kredibel Charta Politika menyebut pencalonan Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan putera Presiden Joko Widodo dan keponakan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, malah membebani elektabilitas capres Prabowo Subianto.

Langkah anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu mengajukan hak angket terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia minimal Capres-Cawapres, dinilai tidak ada yang salah.