Mahkamah Konstitusi

Langkah PDI Perjuangan mengajukan hak angket atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK), khususnya perkara nomor 90/PUU-XII/2023 dinilai tidak tepat.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman kembali dipanggil Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) , Jumat (3/11). Pemanggilan ini adalah untuk dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran kode etik.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden disarankan agar tidak dijadikan landasan untuk mendaftarkan pasangan calon pada Pilpres 2024. Sebab, keputusan tersebut dinilai tidak sah.

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Khairul Fahmi menilai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutus uji materiil terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas minimum usia capres-cawapres telah melanggar kode etik.

Gugatan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta (UNS), Almas Tsaqibirruu Re A, yang dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi (MK), seharusnya bisa menjadikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden (capres).

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan perkara kontroversial yang lebih nampak aspek politiknya ketimbang aspek hukum konstitusi yaitu mengenai pengujian ketentuan syarat umur Capres dan Cawapres yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. MK dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyatakan “mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian”.

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memberikan celah dan peluang bagi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai cawapres.

Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan akan membacakan putusan gugatan terkait usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) pada Senin (16/10).

Mahkamah Konstitusi (MK) diingatkan untuk berhati-hati dalam memutus perkara gugatan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden menjelang Pemilu 2024.

Sidang putusan perkara uji materiil norma batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) belum dijadwalkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, yang menyebut Indonesia membutuhkan pemimpin muda, mengundang sorotan.

Para pengacara yang tergabung dalam Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM mengajukan gugatan judicial review UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).