Upaya untuk menghilangkan ambang batas atau Presidential Threshold terus dilakukan sejumlah pihak. Kini, mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo menggugat ketentuan PT 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).
mahkamah konstitusi
Minta Batalkan Semua Peraturan Turunan UU Ciptaker, ASPEK Indonesia: Pemerintah dan DPR Jangan Arogan!
Menyikapi hasil Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Gugatan Pembatalan UU Cipta Kerja yang telah dibacakan oleh Hakim MK dalam sidang pada hari Kamis, 25 November 2021, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mendesak Pemerintah untuk tidak memaksakan kehendak, khususnya terkait dengan adanya berbagai peraturan turunan dari UU Cipta Kerja yang telah diterbitkan oleh Pemerintah.
Baleg DPR Ingin Selesaikan Perbaikan UU Ciptaker Kurang Dari 2 Tahun
Tidak ada keberatan dari Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Baleg DPR dan Pemerintah Akan Rapat Bersama Bahas Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan duduk bersama pemerintah dalam membahas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Arief Poyuono Sarankan Jokowi Bubarkan MK Pasca Putusan UU Cipta Kerja
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji formil Undang-Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja akan mengubur mimpi Presiden Joko Widodo dalam pembangunan Indonesia.
Pemerintah Disarankan Bergerak Cepat Perbaiki UU Cipta Kerja Pasca Putusan MK
Usai Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa UU Cipta Kerja No 11/2020 inkostitusional bersyarat, Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra meminta pemerintah untuk bergerak cepat melakukan perbaikan-perbaikan. Karena jika tidak, dalam dua tahun ke depan UU tersebut otomatis menjadi inkonstitusional secara permanen.
Pasca Putusan MK, Jokowi Diminta Rehabilitasi Nama Baik Orang-orang yang Dipenjara karena Menolak UU Cipta Kerja
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut UU 11/2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan meminta perbaikan maksimal 2 tahun sejak putusan dibacakan, mendapat tanggapan serius aktivis senior, Syahganda Nainggolan.
MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Wajib Diperbaiki dalam 2 Tahun
Undang-Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Putusan tersebut hasil dari sidang uji formil UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi hari ini, Kamis (25/11).
Rizal Ramli Cabut Pujian untuk MK, Putusan Soal UU Corona Disebut Cuma Gombal
Pujian ekonom senior DR. Rizal Ramli untuk Mahkamah Konstitusi (MK)yang mengabulkan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) 1/2020 atau dikenal dengan Perppu Corona yang telah menjadi UU 2/2020 terkait penanganan pandemi Covid-19, dicabut.
Penyadapan Tidak Perlu Izin, KPK: Terima Kasih Pada Pihak Yang Telah Ajukan Judicial Review
Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak harus mendapatkan izin kepada Dewan Pengawas (Dewas).
Tujuh Hasil PSU Pilkada 2020 Kembali Digugat ke MK
Perkara sengketa Pilkada Serentak 2020 yang sudah diputus Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) kembali digugat.
MK Tolak Gugatan RUU KPK Yang Diajukan Agus Rahardjo Cs
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 19/2019 yang diajukan oleh mantan Ketua KPK periode 2015-2019, Agus Rahardjo dkk.
PKB Nilai Putusan MK Soal Syarat Verifikasi Parpol Sudah Bijaksana
Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat verifikasi partai politik, dinilai bijaksana oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Peradi Ingin Rumuskan Sanksi Pembangkangan Konstitusi
Sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak digubris oleh Mahkamah Agung (MA), di antaranya soal Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sebagai wadah tunggal. Peradi menilai hal ini sebagai pembangkangan terhadap konstitusi (constitutional disobedince).
Sengketa Pilkada Tuntas, Pelantikan Kepala Daerah Diminta Bersamaan
Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi berharap proses pelantikan pemenang pilkada serentak di 19 Kabupaten/Kota di Jatim dilakukan secara bersama-sama. Pasalnya, pelantikan yang semestinya digelar Rabu (17/2) harus tertunda lantaran ada sejumlah sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).