Masinton Pasaribu

Langkah anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu mengajukan hak angket terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia minimal Capres-Cawapres, dinilai tidak ada yang salah.

DPP Partai Golkar menghormati usulan hak angket terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat pendaftaran capres cawapres yang disuarakan Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu.

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), berpeluang akan bertemu.

Politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, menyoroti maraknya judi online di Indonesia. Menurutnya, Indonesia gagal memberantas judi online.

PDI Perjuangan akan menyampaikan pengganti mendiang Tjahjo Kumolo sebagai MenPAN RB kepada Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat.

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menegaskan bahwa tidak ada kekuasan yang semena-mena. Seharusnya, regenerasi harus terus tumbuh dalam memimpin negara.

Wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode kembali menggema. Menurut politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu, wacana ini hanya disuarakan oleh orang-orang berwatak tirani.

Kekhawatiran ditunjukkan kader PDI Perjuangan dalam hal penentuan calon presiden (capres) yang bakal diusung maju di Pilpres 2024. Terutama, ketika nama Gajar Pranowo masuk dalam radar pencapresan yang memiliki tingkat keterpilihan cukup tinggi.

Politisi PDIP Masinton Pasaribu enggan berspekulasi lebih dalam terkait kehadiran Presiden Joko Widodo dalam Rekernas Relawan Projo di Magelang, Jawa Tengah belum lama ini.

Politisi PDIP Masinton Pasaribu menyampaikan kalau saat ini partainya tengah bekerja untuk membantu rakyat ketimbang memikirkan koalisi yang saat ini ramai dibicarakan.

Oligarki kapital sejatinya menjadi sebuah momok bagi demokrasi di Tanah Air dewasa ini. Pasalnya, oligarki kapital akan menjadi ganjalan bagi substansi demokratisasi itu sendiri.

Penegasan Presiden Joko Widodo bahwa Pemilu 2024 akan digelar sesuai waktu yang telah disepakati berdasarkan konstitusi bagaikan oase di tengah upaya segelintir pihak yang ingin mengembangkan wacana penundaan pemilu dan penambahan periode jabatan presiden.