Kebijakan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi masyarakat yang ingin membeli minyak goreng murah dinilai tidak adil. Sebab, kebijakan ini tidak diterapkan di seluruh kebutuhan yang mendapat subsidi pemerintah.
Kebijakan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi masyarakat yang ingin membeli minyak goreng murah dinilai tidak adil. Sebab, kebijakan ini tidak diterapkan di seluruh kebutuhan yang mendapat subsidi pemerintah.