#minyak Goreng

Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mempertanyakan kemampuan pemerintah dalam mencegah terjadinya kelangkaan minyak goreng di pasaran. Pasalnya, kelangkaan produk penting seperti minyak goreng menandakan barang keperluan lainnya bisa juga terjadi kelangkaan.

Satgas Pangan seharusnya berani melakukan interogasi terhadap partai politik (parpol) yang bisa mendapatkan berton-ton minyak goreng yang dibagikan ke warga. Padahal saat ini kondisi minyak goreng sedang langka di pasaran.

Lonjakan harga minyak goreng di masyarakat harus ditangani Presiden Joko Widodo dengan serius. Salah satunya dengan mengganti menteri mengurusi perdagangan, sehingga harga minyak goreng di tanah air tidak bisa ditekan.

Kelangkaan minyak goreng di tingkat pedagang masih terjadi di berbagai daerah, sehingga mengakibatkan harganya sangat tinggi.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut kelangkaan minyak goreng pasca ditetapkannya harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu disebabkan keterlambatan pengiriman dari pihak distributor.

Fatayat NU Kabupaten Pasuruan, curhat soal kebijakan minyak goreng kemasan satu harga, Rp 14 ribu perliter oleh pemerintah belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat di pedesaan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendampingi Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia (RI) Airlangga Hartarto, melakukan pengecekan stabilitas harga kebutuhan pokok di pasar, khususnya minyak goreng. 

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah telah mengambil kebijakan penyediaan minyak goreng untuk masyarakat dengan harga Rp14.000,00 per liter di tingkat konsumen yang berlaku di seluruh Indonesia.