Moeldoko

Partai Demokrat kini fokus melakukan konsolidasi internal dengan kader-kader yang sudah terbukti loyal, solid, kompak, dan memiliki militansi untuk mengoptimalkan kerja-kerja politik kami membantu rakyat.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly yang menolak pengajuan pengesahan hasil kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat Deliserdang yang diajukan Moeldoko disambut gembira oleh seluruh kader partai dibawah ketua umum Agus Harimurti Yudhono (AHY), tidak terkeculai masyarakat luas serta tokoh agama.  

Menteri hukum dan hak asasi manusia (Menkumham) Yasona Laolly resmi menolak kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang. Sejurus dengan itu, pengacara Razman Arif Nasution, yang sempat menjadi Kepala Bidang Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat versi KLB, memutuskan mundur.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak ingin melewatkan momentum kemenangannya atas kelompok Moeldoko begitu saja. Dia memunculkan momentum lanjutan untuk bisa menaikkan elektabilitasnya.

Setelah pengesahan KLB Sibolangit ditolak oleh pemerintah, Kepala KSP Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun disarankan untuk berhenti berupaya mengambil alih Partai Demokrat yang sah.

Komunitas Peci Biru Indonesia menyerukan para pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD) untuk melakukan taubat nasuha. Sebagai bentuk mengakui kesalahan dan penghapusan dosa atas kesalahan mengambil alih yang bukan haknya. 

Ada tiga kemungkinan yang bisa dilakukan kelompok yang menggelar Kongres Luas Biasa (KLB) kubu Moeldoko usai ditolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), Yasonna Hamonangan Laoly.  

Secara politik penolakan pemerintah terhadap hasil kongres luar biasa Sibolangit, Deli Serdang telah mengubur ambisi politik Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Keputusan Menkumham Yasona Laoly menolak permohonan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) yang diajukan oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Johni Allen Marbun dkk mendapat apresiasi dari anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto.

Konflik yang terjadi di tubuh Partai Demokrat menuju babak baru ketika pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menolak pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat kubu Moeldoko.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan rasa terima kasih yang tinggi kepada Presiden Joko Widodo yang telah menolak permohonan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak permohonan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) yang diajukan oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Johni Allen Marbun dkk.

Kelompok Moeldoko membantah akan menduduki paksa kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi Nomor 41, Menteng, Jakarta Pusat.