Massa Front Masyarakat Petani dan Nelayan (FMPN) menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD dan Kantor Bupati Blitar, Selasa (19/11). Massa yang berasal dari 16 kecamatan di Kabupaten Blitar ini menyuarakan aspirasi terkait demokrasi yang adil dan bersih dari konspirasi hukum, serta perlunya pemimpin yang berpihak kepada rakyat.
Mohammad Trijanto
Pilkada Kota Blitar Terkesan Elitis dan Sarat Lobi-lobi Tertutup, Trijanto: Intinya Duit, Bos!
Situasi dinamika politik Kota Blitar yang masih belum menentu memunculkan isu hanya akan ada calon tunggal.
Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ratu Adil: Saatnya Rekonsiliasi Nasional
Ketua Umum Rakyat Tuntut Amanat Keadilan (Ratu Adil) Mohammad Trijanto mengajak semua pihak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.
Didukung Relawan Militan dan Tokoh Parpol, Trijanto Berpeluang Ramaikan Pilkada Blitar 2024
Aktivis anti korupsi Mohammad Trijanto berpeluang meramaikan bursa pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 di Blitar Raya.
Sebut Pemilu 2024 Brutal, Pekan Depan Trijanto Lapor Bawaslu Jatim
Ketua Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK), Mohammad Trijanto akan melaporkan dugaan hilangnya suara dalam Pemilu 2024 ke Bawaslu Jawa Timur, pekan depan.
Ratusan Ribu Suara Calon DPD Jatim Raib, Trijanto: Pemilu 2024 Super Gila, Brutal, Kejam, Masif
Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jawa Timur, Mohammad Trijanto suaranya mendadak hilang ratusan ribu dari real count resmi KPU.
Massa Antikorupsi Demo, Sindir Kejari Blitar Kalah Cepat Dengan KPK Soal Penanganan Kasus Dana Hibah
Ada yang berbeda dari demo Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi (KRPK) kali ini. Ya, nampak massa KRPK membawa poster Ferdy Sambo saat menggelar aksi di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Polresta Blitar, Selasa (20/12).
Desak Selesaikan Empat Perkara Ini, Aktivis KRPK dan Mantan Kajari Blitar Kolaborasi Geruduk Polres
Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) mendesak Polres Blitar menyelesaikan empat perkara yang belum ada kejelasan hingga sekarang.
Pembahasan PAK Pemkab dan DPRD Blitar Gagal Lagi, KRPK: Kasihan Rakyat
Sudah dua kali rapat paripurna pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2022 DPRD Kabupaten Blitar tertunda. Penyebabnya jumlah anggota dewan tidak mencapai kuorum.
Peluang Korupsi di Pertanahan Sangat Besar, Saatnya Landreform
Pentingnya melakukan identifikasi dan inventarisasi di pertanahan dalam melaksanakan landreform. Mengingat di Kabupaten Blitar memiliki banyak masalah pertanahan yang endingnya membuat pihak-pihak tertentu tidak sepaham atau dirugikan.