Ombudsman RI

Ombudsman Republik Indonesia memberikan arahan kepada ASN di jajaran Pemkab Situbondo terkait tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembekalan kepada ASN terkait UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pada Selasa (25/3/2025).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) mendapatkan penghargaan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024) dari Ombudsman RI.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan komitmennya dalam kepatuhan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Atas dedikasi tersebut, Pemkot Surabaya meraih penghargaan Predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2024 dari Ombudsman Republik Indonesia (RI).

Pemkab Banyuwangi meraih opini kualitas tertinggi (kategori A) dalam penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 yang dilakukan oleh Ombudsman RI. Dalam penilaian tersebut, Banyuwangi mendapatkan nilai 92,25 masuk dalam zona hijau atau predikat kepatuhan tertinggi.

Pelayanan publik yang buruk di suatu daerah menandakan sang kepala daerah tidak mampu menjadi pemimpin yang baik bagi masyarakat. Karena itu, ada baiknya kepala daerah di wilayah yang pelayanan publiknya buruk agar mundur dari jabatannya.

Berdasar kasil kajian Ombudsman RI, Kemenkumham telah melaksanakan seluruh saran kebijakan lalu lintas WNA ke Indonesia semasa penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional.

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagi pegawai KPK sesuai dengan amanat undang-undang sudah dilakukan sangat transparan oleh KPK. Jika terdapat kelompok atau perorangan yang keberatan dengan hasilnya, sangat terbuka dipersilahkan untuk menggugat ke PTUN.

Ombudsman RI meminta masyarakat aktif mengawasi dan melaporkan jika menemukan dugaan maladministrasi pada pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2021.