OPD

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Blegur Prijanggono meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim memanfaatkan potensinya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasalnya, pada tahun 2025 potensi PAD Jatim dari sektor pajak berpotensi menurun, sehingga pemasukan dari sektor lain harus digenjot.

Ketua Komisi A DPRD Jatim, Adam Rusydi meminta agar kepala OPD Pemprov Jawa Timur disiplin dalam menjalankan tugasnya. Dia menyoroti beberapa OPD yang tidak menjaga disiplin, dengan mengabaikan undangan rapat anggota DPRD Jatim.

Keputusan pemerintah pusat yang telah menunjuk 13 Penjabat (Pj) Bupati dan Walikota di Jawa Timur direspon positif DPRD Jatim. Wakil Ketua Komisi A (Bidang Pemerintahan) Rohani Siswanto memberikan ucapan selamat secara khusus kepada 3 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mendapat tugas baru.

Keamanan teknologi informasi di pemerintahan harus diperkuat untuk menangkal hoaks dan potensi pembajakan website pemerintah menjelang Pemilu 2024.

Pemerintah kabupaten (Pemkab) Bondowoso telah melakukan evaluasi laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), Kamis (13/7).

Kinerja realisasi pendapatan dan belanja tahun anggaran (TA) 2022 Provinsi Jawa Timur menunjukkan progres yang menggembirakan. Hal itu terbukti berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per 31 Desember 2022 serta rekonsiliasi 10 Januari 2023 untuk realisasi pendapatan Provinsi Jawa Timur mencapai 107.47% atau setara dengan Rp. 31.77 trilliun. Realisasi tersebut telah melampaui target yang ditetapkan Rp. 29,56 triliun.

Komisi C DPRD Jawa Timur meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Pemprov Jatim agar mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan mekanismenya. Pasalnya, APBD menjadi salah satu instrumen perangsang perekonomian di daerah.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kembali menegaskan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkot Surabaya harus melaporkan kontrak kinerjanya ke media massa. 

Untuk Mendukung Amanat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), nomor 14 tahun 2008, melakukan sosialisasi e-LAPOR dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Jember di Aula Timur Pemkab Jember, Kamis ( 12/8).

Krisis pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terjadi di Pemprov Jawa Timur. Pasalnya, hingga saat ini ada 19 kepala OPD Pemprov Jatim yang dijabat Plt.