pad

Fraksi PDI Perjuangan menyoroti Pendapatan rancangan APBD Kabupaten Jember tahun anggaran 2025 masih landai - landai saja, belum ada upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang progresif. Akibatnya, ruang Fiskal APBD Jember, khusus untuk pembangunan infrastruktur sangat terbatas.

DPRD Jatim melalui Badan Anggaran (Banggar) meminta agar Pemprov mengeksplorasi potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum dimaksimalkan. Langkah itu diperlukan untuk menyikapi penurunan anggaran belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Jawa Timur diperkirakan mengalami penurunan sebesar Rp 5,95 triliun dibandangkan APBD tahun 2024. Dari pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan APBD Jawa Timur tahun 2025 diketahui PAD Pemprov Jatim mencapai Rp26,161 triliun. Jumlah itu lebih rendah dari APBD tahun 2024 yang mencapai 32,127 triliun.

Komisi C DPRD Jawa Timur melakukan kunjungan kerja ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Madiun, di Jalan Abdulrahman Saleh No 6, Kota Madiun, Jawa Timur, Selasa (6/8/2024).

Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya menambah titik lokasi parkir resmi di Kota Pahlawan. Di bulan Juli 2024, lokasi parkir resmi bertambah menjadi 1425 titik. Setelah sebelumnya, pada bulan Juni 2024 sebanyak 1388 titik.

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyampaikan jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023 sekaligus Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dalam Rapat Paripurna di Kantor DPRD Jawa Timur, Senin (10/6).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendorong Pemprov Jatim meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah itu diperlukan untuk Peningkatan Pendapatan Daerah (PAD).

Penjabat (Pj) Wali Kota Malang Wahyu Hidayat akan menerapkan sistem pembayaran parkir non tunai untuk mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rencana itu diharapkan akan dilakukan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). 

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya optimis penerimaan dari opsen pajak akan semakin mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

 Pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dari pajak kendaraan bermotor berpotensi berkurang tahun 2025. Hal ini karena dampak dari kebijakan Kementerian Keuangan yang mengubah komposisi pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dari yang semula 70 persen untuk pemerintah provinsi dan 30 persen untuk pemerintah kabupaten/kota  menjadi 34 persen untuk pemerintah provinsi dan 66 persen untuk pemerintah kabupaten/kota.

Retribusi parkir menjadi salah satu pendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. 

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bangkalan menerima penghargaan dari Pemerintah Kabupaten setempat.

Komisi C DPRD Jawa Timur meminta agar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023. 

Mengenai rincian nilai penyertaan modal mulai tahun 2016 hingga per tanggal 31 Desember 2021 terhadap Pemerintah Kabupaten Malang, Perumda Tirta Kanjuruhan menolak membuka data dengan alasan internal perusahaan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur dari sisi Badan Pendapatan Daerah ((BAPENDA) terpantau stabil meski Indonesia saat ini tengah menghadapi gelombang ketiga Pandemi Covid-19. Bahkan pada periode yang sama di tahun lalu, jumlah penerimaan tahun ini mengalami peningkatan.