Papua

Mantan Gubernur Papua Lukas Enembe disebut turut campur tangan (intervensi) dalam penentuan pemenang proyek di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua. Sehingga, Lukas diduga menerima suap Rp 1 miliar dan gratifikasi sebesar Rp 10 miliar.

Misi Dagang Jatim-Papua Barat Daya berlangsung di Hotel Aston Sorong, Provinsi Papua Barat Daya (PBD), pada Kamis (26/1).

Berdasarkan temuan awal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) bukan hanya menerima uang suap Rp 1 miliar, melainkan juga disebut menerima gratifikasi mencapai Rp 10 miliar.

Ketika bertemu dengan para pemuka gereja, Wakil Presiden Maruf Amin berpesan agar semua pemangku kepentingan mewujudkan kedamaian, dan kerukunan di Tanah Papua.

Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Sri Untari Bisowarno melakukan kunjungan ke Papua. Di propinsi paling ujung Timur Indonesia tersebut, Sri Untari membuka dan memimpin rapat kerja wilayah propinsi Papua untuk menyusun program kerja di tahun 2023 mendatang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah telah memberikan persetujuan terhadap pengacara tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) untuk diperiksa di Jayapura.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan RUU Papua Barat Daya menjadi Undang-undang (UU).

Tim penyidik KPK memanggil tiga saksi terkait kasus dugaan korupsi pelaksanaan dalam pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 TA 2015 di Kabupaten Mimika.

Pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe (LE), Aloysius Renwarin, mendapat giliran diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan ini terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan akan menemui Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) untuk diperiksa kesehatannya setelah dua kali mangkir dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.

Empat pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dicecar tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengelolaan dan pemanfaatan dana APBD yang diduga dikorupsi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di Provinsi Papua yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe (LE).

Kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe meminta agar pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Lukas sebagai tersangka dilakukan di lapangan terbuka di Jayapura, Provinsi Papua.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengancam akan menjerat kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) dengan pasal merintangi penyidikan lantaran memberikan keterangan tanpa didukung dengan fakta.

Penasihat Hukum Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening mengungkapkan bahwa Gubernur Papua tersebut mempunyai tambang emas di Distrik Mamit, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua. Adapun, pengurusan izin pertambangannya diklaim masih dalam proses.

Sebagai seorang pejabat, Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) harus gentleman membuktikan segala apa yang disangkakan kepadanya dengan kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).