Paripurna

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang menggelar rapat paripurna penting yang menyoroti masa depan bangsa, dengan fokus utama pada pendidikan Pancasila, wawasan kebangsaan, dan pemberdayaan pemuda. Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Malang ini juga membahas pencabutan dan perubahan peraturan daerah terkait administrasi kependudukan dan penetapan desa.

Sidang Paripurna DPRD Jember yang digelar pada Rabu (15 Januari 2025) berjalan lancar, membahas pengumuman usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Jember hasil Pilkada 2020, serta usulan penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pilkada Serentak 2024 untuk periode 2025-2030. Sidang ini menandai segera berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Jember, Hendy Siswanto - KH Muhammad Balya Firjaun Barlaman.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diinisiasi oleh DPRD Kabupaten Malang. Diantara adalah perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan pemajuan kebudayaan daerah, Rabu (13/12) di Gedung DPRD, Jalan Panji No.119.

Anggota DPRD Jawa Timur yang hadir dalam rapat paripurna tentang Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Jatim 2024 pada Selasa (24/10) hanya 40 orang. Jumlah itu berkurang jauh, dari keseluruhan anggota yang mencapai 120 orang.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Paripurna ke-28 Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/7).

Ketua DPR RI Puan Maharani bakal dilaporkan atas video ulangtahunnya ketika memimpin rapat paripurna yang viral ketika ada aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI, 6 September 2022 silam oleh seorang aktivis 98 Joko Priyoski, Senin (12/9).

Ketua DPR RI Puan Maharani akan dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) buntut perayaan ulang tahun di tengah berlangsungnya sidang paripurna DPR RI, Selasa lalu (6/9).

DPRD Kabupaten Malang menggelar rapat paripurna, Rabu (8/6). Agendanya menyampaikan pendapat terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2021.

Sisa lebih penggunaan anggaran ( Silpa) Pemerintah Kota (Pemkot) Malang di tahun 2020 mencapai Rp 567 miliar dianggap wajar oleh Wali Kota Malang, Sutiaji.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengikuti Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (24/5).