Pegawai KPK

Wakil Ketua Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata dinilai tidak menunjukkan teladan yang baik sebagai pemimpin. Pasalnya, Alexander terkesan membela pegawai dan mantan pegawai KPK yang terlibat judi online.

Dikabarkan sebanyak 60 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali terlibat judi online. 

Sebanyak 17 nama pegawai dan mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga terlibat judi online. Nilai transaksinya mencapai Rp111 juta. Transaksi dimulai dari Rp100 ribu hingga Rp74 juta.

Bukan hanya diberikan sanksi minta maaf, 90 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terlibat kasus pungutan liar (pungli) di Rutan bisa juga dipecat melalui sanksi disiplin oleh Inspektorat KPK.

Mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Aslen Rumarhorbo (NAR) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan fraud atau kecurangan memotong uang perjalanan dinas mencapai Rp550 juta.

Sebanyak 11 pegawai Rumah Tahanan Negara (Rutan) cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali dinyatakan terbukti menerima uang pungutan liar (pungli) dari tahanan KPK. Atas perbuatan itu, mereka diberikan sanksi berat.

Ratusan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan pakaian adat saat mengikuti upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun 2022 di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat pagi (28/10).

Rencana perekrutan 57 orang bekas pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Polri sebaiknya dibatalkan.

Ada beberapa hal yang mendasari Polri ingin menarik 56 pegawai KPK yang gagal dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Selain memenuhi kebutuhan organisasi, juga terkait pengembagan tugas di Bareskrim pada Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Ditipidkor).

Penggerak Milenial Indonesia (PMI) meyakini pemberhentian 56 pegawai KPK yang tidak lolos dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak akan menghambat kinerja KPK. 

Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak gugatan uji materi Peraturan Komisi (Perkom) 1/2021 terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Pernyataan keberatan resmi disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti tindakan korektif yang disarankan Ombudsman RI dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) mengenai dugaan penyimpangan prosedur dalam proses peralihan status pegawai KPK menjadi ASN.

Pengukuhan dan pengambilan sumpah penyidik pascaalih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) tidak memiliki konsekuensi terhadap keabsahan atas pelaksanaan tugas yang telah dilakukan sejak 1 Juni 2021 saat dilantik.

Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah kabar yang menyebutkan bahwa Ketua KPK Firli Bahuri menambahkan pasal di tes wawasan kebangsaan (TWK).

Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) mempertanyakan Temuan Ombudsman RI soal dugaan maladministrasi pada Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) alih status pegawai KPK menjadi ASN.