Pelanggaran HAM

Pemerintah akan terus berupaya memenuhi hak para korban dan berkomitmen dengan niat tulus untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Indonesia.  

Presiden Jokowi tengah menunjukkan topeng simpatinya terhadap para korban dan keluarga korban, padahal aslinya tidak sungguh-sungguh mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM berat.

Upaya pemutihan sistematis terhadap kasus pelanggaran HAM Berat kembali dilakukan Presiden Joko Widodo dengan meneken dua instrumen hukum baru.

Pengakuan Presiden Joko Widodo bahwa ada pelanggaran HAM berat masa lalu masih jadi perbincangan hangat di Provinsi Aceh. Salah satu penyebabnya adalah karena jumlah pelanggaran HAM berat di Serambi Mekah itu lebih banyak dari yang diungkap pemerintah pusat.

Pemerintah sebaiknya tidak sembarangan melontarkan permohonan maaf atas pelanggaran HAM berat masa lalu, lantaran hal tersebut sangat sensitif bagi sejumlah kalangan masyarakat.

Usai membuat pengakuan dan permohonan maaf atas pelanggaran HAM berat masa lalu, Presiden Joko Widodo ditantang untuk memberhentikan tokoh-tokoh yang diduga kuat sebagai pelanggar HAM berat yang ada di lingkaran Istana saat ini.

Sejumlah spanduk protes terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menerbitkan Keppres No 17/2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM), dibentangkan oleh peserta Aksi Kamisan ke-760 di seberang Istana Negara, Jakarta, pada Kamis sore (19/1).

Pengakuan negara ada 12 kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di masa lalu dinilai tak lebih dari sebuah ilusi. Bahkan, Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Syahrul, menilai, hal itu hanya sekadar retorika kosong yang terus diulang.

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengakui adanya pelanggaran HAM berat masa lampau mendapat apresiasi dari Ketua Umum Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pdt Gomar Gultom.

Sikap Indonesia yang menolak usul Amerika Serikat (AS) untuk menggelar debat terkait pelanggaran HAM terhadap minoritas Uighur di Xinjiang, China tampaknya masih menjadi polemik.

Presiden Joko Widodo didesak agar segera mencabut Keppres 17/2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu.

Aktivis kemanusiaan Natalius Pigai menyanggah pernyataan Panglima Komando Cadangan Strategis (Pangkostrad) Letjen Maruli Simanjuntak yang menyebut mutilasi yang dilakukan prajurit TNI di Mimika Papua bukan pelanggaran HAM.

Selain tidak mendesak, rencana pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN) sebagai perubahan Dewan Keamanan Nasional (Wantannas) juga bertentangan dengan UU 3/2002 tentang Pertahanan.

Sejumlah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia menjadi sorotan serius pemerintah Amerika Serikat.

Keberadaan aplikasi PeduliLindungi yang selama ini digunakan pemerintah di masa pandemi Covid-19 semata-mata untuk melindungi masyarakat.