pemeriksaan kpk

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau agar Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, memenuhi panggilan penyidik pada Kamis, 20 Februari 2025. Imbauan ini disampaikan oleh Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, pada Rabu malam, 19 Februari 2025, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto dipastikan tidak menghadiri panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan alasan surat panggilan baru diterima pada Jumat pagi ini (19/7).

Drama penggeledahan kembali terjadi di dunia politik Indonesia. Kali ini, giliran ajudan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, yang digeledah oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penggeledahan ini dilakukan pada hari Senin, 10 Juni 2024, di kediaman Hasto di Jakarta. Pengacara Hasto, Patra M Zen, membenarkan penggeledahan tersebut. Ia mengatakan bahwa tim penyidik KPK menyita beberapa barang, termasuk handphone ajudan Hasto. Patra tidak menjelaskan lebih detail terkait kasus yang sedang ditangani KPK.

Tim penyidik KPK tidak langsung percaya begitu saja dengan surat sakit yang diajukan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor, sebagai alasan mangkir dari pemeriksaan terkait kasus dugaan suap terkait izin perizinan di lingkungan Pemkab Sidoarjo.

Selama 8 jam diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mengaku tidak ditanya soal penerimaan uang dugaan korupsi pengadaan proyek pembangunan gedung kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan TA 2017-2019.

Pendapat yang menyatakan Rafael Alun Trisambodo (RAT) tidak dapat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehubungan yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat atau diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak berdasar.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi undangan tim penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Rabu pagi (7/9).