Pemerintah

Harga Gabah Kering Panen (GKP) di sejumlah wilayah Jawa Timur dilaporkan turun di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram sesuai Peraturan Bapanas No 2 Tahun 2024. Penurunan harga ini dikhawatirkan akan merugikan petani dan pelaku usaha penggilingan padi.

Kebijakan pemerintah mewajibkan asuransi kendaraan bermotor (Ranmor) menuai kritik dari berbagai kalangan.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino telah digelontorkan pemerintah RI dengan total mencapai Rp6,72 triliun hingga (21/12) ini, atau sekitar 89,36 persen dari yang ditargetkan.

Anggota DPRD Jawa Timur Mahdi meminta agar pemerintah secara rutin mengecek kondisi jembatan Jembatan kaca Seruni Poindi kawasan wisata Gunung Bromo. Menurut dia, langkah itu sangat penting untuk menjamin keselamatan pengunjung.

Sebanyak 60 persen bahan baku pakan ikan di Jawa Timur masih tergantung ekspor. Untuk mengurangi hal itu, DPRD Jatim meminta agar meningkatkan bahan pakan ikan budidaya agar petani tidak merugi.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) RI mengimbau kepada seluruh umat Islam di Indonesia untuk mentari keputusan pemerintah yang telah menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriyah jatuh pada hari Sabtu 22 April 2023.

Kegagalan negosiasi penurunan bunga utang Indonesia terhadap China dalam megaproyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) membuktikan pemerintah masih lemah.

Pemerintah atau negara diminta tidak cawe-cawe urusan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), agar tidak terkena sanksi seperti dialami Federasi Sepak Bola India (AIFF). Untuk itu Presiden Joko Widodo harus memberhentikan dua menteri yang kini menjabat ketua umum dan wakil ketua umum PSSI.

Guna menjaga stabilitas harga di pasaran dan menguatkan konsumsi dalam negeri untuk mengantisipasi terjadinya krisis ekonomi global pemerintah memberikan bantuan sosial bagi masyarakat dan para pelaku UMKM.

Sikap yang ditunjukan pemerintah dalam kasus ACT dipertanyakan banyak masyarakat. Sebab, pemerintah melakukan aksi cepat dengan mencabut izin penggalangan dana dan pemblokiran rekening milik Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) menolak pengesahan atas Revisi Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) oleh DPR RI dalam sidang paripurna pada 24 Mei lalu.  

Hasil riset terbaru lembaga survei Indikator Politik Indonesia yang mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalami penurunan ke angka 58,1 persen adalah alarm bahaya bagi pemerintah.

Larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng yang diputuskan Presiden Joko Widodo ternyata tak berlaku untuk seluruh jenis crude palm oil (CPO). Larangan ini hanya berlaku untuk produk RBD palm olein atau bahan baku minyak goreng saja. Sementara untuk CPO yang merupakan produk hulu, pemerintah memastikan tak ada larangan ekspor.

Tuntutan kepada pemerintah agar memperhatikan kesejahteraan guru honorer terus diperjuangkan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Ini lantaran kondisi guru honorer masih sangat jauh dari kata sejahtera.

Pemerintah perlu menetapkan pemberlakukan aturan domestic market obligation (DMO) atau prioritas penjualan di dalam negeri bagi komoditas batubara.