Pemilu 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghapus data pemilih Pemilu 2024 yang terbukti ganda. Data itu adalah yang ada dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang disahkan jajarannya di tingkat kabupaten/kota.

Puncak perayaan Bulan Bung Karno (BBK) 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada Sabtu lusa (24/6) bakal memunculkan kejutan.

Penyelenggara Pemilu diminta menjaga transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas. jika penyelenggara Pemilu tidak memiliki hal itu, maka Pemilu tidak bisa berjalan dengan baik sebagaimana diharapkan masyarakat Indonesia.

Kondisi jelang Pemilu 2024 semakin tak terkontrol. Masyarakat disuguhi tayangan berisi para politisi yang haus jabatan dan kekuasaan, bukan edukasi.

Warga belum terdaftar sebagai pemilih hingga sebelum pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT), dipastikan masih memiliki kesempatan mencoblos di Pemilu 2024.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani melakukan pertemuan di kawasan Hutan Kota Plataran Senayan, Minggu pagi (18/6).

Warga belum terdaftar sebagai pemilih hingga sebelum pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT), dipastikan masih memiliki kesempatan mencoblos di Pemilu 2024.

Setelah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) ditinggal PPP yang memilih ikut mendukung bakal calon presiden dari PDIP, Partai Amanat Nasional (PAN) tinggal berharap tetap bersama Golkar pada Pemilu 2024.

Puluhan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) di Kabupaten Jember, dari 18 Partai Politik (Parpol ) masih belum memenuhi syarat (BMS), untuk menjadi legislator. Sebab, masih banyak persyaratan Bacaleg, yang masih belum dipenuhi, mulai Dari persyaratan Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit, Surat keterangan tidak pernah terlibat pidana pengadilan hingga surat pengunduran diri Bacaleg dari jabatan Publik, yang dibiayai dana negara.

Pemilihan legislatif (Pileg) 2024 dipastikan berlangsung menggunakan Sistem Proporsional Terbuka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kepastian itu disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU), usai Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materiil Pasal 168 ayat (2) UU 7/2017 tentang Pemilu.

Dinamika politik menjelang Pilpres masih sangat cair. Tak heran, Pemilu 2024 pun diprediksi memunculkan empat poros koalisi.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan sistem pemilu proporsional tertutup.

Sistem pemilihan legislatif (Pileg) terbuka yang diatur dalam UU 7/2017 tentang Pemilu dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan beberapa alasan.