Pemilu 2024

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak gugatan uji materi sistem pemilu proporsional tertutup. Dengan demikian, pemilihan umum dipastikan tetap menggunakan sistem terbuka pada pemilu 2024.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah mengkritik rencana penghapusan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Dana Kampanye Pemilu 2024.

Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang putusan uji materiil sistem Pemilu pada Kamis mendatang (15/6).

Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung merespons sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang cawe-cawe pada Pemilu 2024.

Menghadapi pertarungan pemilihan presiden (Pilpres) PDI Perjuangan sangat terbuka melakukan kerjasama politik dengan partai-partai politik lain untuk pemenangan Ganjar Pranowo.

Partai Golkar menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) 2023 dalam rangka menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024 di di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Minggu (4/6).

Terdapat kecenderungan dari masyarakat yang menunjukkan sikap apatis terhadap lembaga survei.

Pancasila merupakan nilai utama keindonesiaan dan kebangsaan kita. Aspek-aspek moral, spiritual dan sekaligus gerak kebangsaan Indonesia sudah terangkum dalam Pancasila.

Mahkamah Konstitusi (MK) memang belum mengambil putusan terkait gugatan agar Pemilu 2024 kembali menggunakan sistem proporsional tertutup. Namun, andai dikabulkan, MK dianggap tidak mampu melihat persoalan secara konstitusional.

Pemilu 2024 terancam tertunda, apabila Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sistem Pemilihan Legislatif (Pileg) menggunakan proporsional tertutup.

Langkah Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto  menelusuri indikasi adanya uang hasil penjualan narkoba dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 didukung Gurubesar Universitas Indonesia (UI), Hamdi Muluk.

Tahapan Pemilu 2024 hampir setengah jalan. Jika tiba-tiba Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengubah sistem menjadi proporsional tertutup, diperkirakan mengganggu proses dan tahapan yang saat ini menggunakan sistem terbuka.

Peserta pemilu tahun 2024 mendatang dibatasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa hanya boleh memiliki 20 jumlah akun dalam setiap applikasi media sosial (medsos) untuk digunakan berkampanye.

Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari mendesak Polri mengusut tuntas adanya dugaan aliran dana narkoba untuk kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.