Pemilu 2024

Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (26/5) diduga karena ada persoalan politik jelang Pemilu 2024.

Santer isu beredar di public, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) pecah. Isu itu muncul karena ada manuver dari dua parpol anggotanya yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi melantik Siti Nur Azizah sebagai Ketua Umum Perempuan Demokrat Republik Indonesia (PDRI) di Auditorium Yudhoyono, kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat.

Sebanyak 657 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) baru saja dilantik oleu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bondowoso di Ballroom Hotel Grand Padis, Selasa (24/1). 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri resmi melantik 138 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu 2024. Meski demikian, KPU memberikan kesempatan komplain kepada masyarakat. Namun komplain yang dilayani hanya terkait rekam jejak anggota PPS. 

Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menunjukan keseriusannya untuk berkoalisi menghadapi Pemilu 2024 mendatang dengan membentuk kantor Sekretariat Bersama (Sekber).

Partai Persatuan Pembangunan tampaknya sudah menyiapkan mesin politik mereka dengan maksimal untuk menghadapi Pemilu 2024. Hal ini terlihat dari pernyataan Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono, yang menyebut kuota bakal calon legislatif (bacaleg) partainya di semua tingkatan sudah lengkap.

Ketimpangan partisipasi pemilih pemilu di dalam negeri dan luar negeri pernah terjadi pada tahun politik 2019 silam. Hal ini yang berusaha diperbaiki Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Pemilihan umum merupakan instrumen dan menjadi bagian dari sistem demokrasi yang pelaksanaannya bisa menyesuaikan kebutuhan berdasar konteks waktu dan tempat. Demokrasi sendiri tidak mempunya bentuk baku yang dapat diterapkan sebagai model yang sama di setiap negara.

Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) serentak 2024 di luar negeri disiapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dengan beberapa metode pemenuhan hak suara. Dimana, terdapat 3 metode yang akan disediakan untuk supaya partispasi WNI di luar wilayah Indonesia bisa meningkat.

Delapan fraksi partai politik serempak menolak sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024.

Pengetahuan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri tentang Pemilu Serentak 2024, termasuk dari kalangan pelajar dan atau mahasiswa yang akan ikut memilih nanti, masih terbilang minim.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya memilih bergabung di Partai Golkar menjelang gelaran Pemilu Serentak tahun 2024.

Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri seperti sedang kecewa berat dengan Presiden Joko Widodo. Kekecewaan itu kemudian diluapkan dengan sejumlah sentilan saat memberi sambutan di acara HUT ke-50 PDIP beberapa waktu lalu.