pemilu 2024

Penolakan atas wacana penerapan kembali sistem proporsional tertutup dalam Pemilu 2024 terus bermunculan. Salah satunya yang ditegaskan Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Aceh, Munawar AR, yang menilai sistem proporsional tertutup sama saja kembali kepada masa Orde Baru.

Peneliti Pusat Riset Politik - Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) Aisah Putri Budiatri menyampaikan kalau kepuasan publik terhadap pemerintah Joko widodo bisa menjadi modal kampanye bagi para menteri yang mau maju sebagai calon presiden di Pemilu 2024 mendatang.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi bagian dari delapan fraksi di DPR RI yang menolak sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024.

Anggaran untuk kebutuhan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada tahun 2023 ini ternyata sudah turun melalui Daftar Isian Pelaksana Anggarannya (DIPA) oleh Presiden Joko Widodo. Namun, nilainya tidak sesuai dengan yang diajukan.

Sistem pemilu proporsional tertutup yang berpotensi kembali diterapkan pada Pemilu 2024 membuktikan kemunduran demokrasi Indonesia. Demikian ditegaskan pakar Hukum dari Universitas Syiah Kuala (USK), Mawardi Ismail.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar acara tasyakuran Hari Lahir (Harlah) ke-50 di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat. Harlah kali ini mengusung tema “satu tujuan menjemput kemenangan”.

Berjalannya pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 turut dijamin oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja. Ia bahkan menyatakan, wacana penundaan pemilu merupakan isu usang yang harus ditinggalkan semua pihak pada tahun ini.

Sistem proporsional terbuka dalam pemilihan calon legislatif setidaknya menimbulkan beberapa persoalan yang memicu keresahan sosial di masyarakat.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asyari, kembali dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat pusat dan daerah menggelar rapat koordinasi untuk penyusunan dan penataan daerah pemilihan (dapil) Pemilu Serentak 2024.

Kontroversi sistem pemilu proporsional tertutup yang diiringi penolakan dari delapan fraksi di DPR-RI menjadi salah satu faktor memanasnya suhu politik menjelang Pemilu 2024.

Presiden Joko Widodo telah menyetujui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2023 untuk Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 dan telah diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember melantik 155 orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk penyelenggaraan pemilu 2024.

Bupati Bondowoso, KH Salwa Arifin menghadiri pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Bondowoso, di Ballroom Hotel Grand Padis, Rabu (4/1). 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangkalan melantik 90 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilu 2024. Acara dilangsungkan di Gedung Rato Ebuh, Bangkalan, Rabu (4/1/2023).