pemilu 2024

Usulan penundaan Pemilu 2024 berbalik "menyerang" Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Bahkan Cak Imin dinilai tengah galau karena dia kadung mengusulkan Pemilu ditunda.

Isu penundaan pemilu yang disuarakan elite partai politik membuat gaduh lantaran melanggar konstitusi. Liarnya isu penundaan pemilu tidak bisa dibiarkan begitu saja oleh negara.

Diamnya Joko Widodo terkait wacana penundaan Pemilu serentak memunculkan kejanggalan. Sebab, respons Jokowi terhadap isu perpanjangan masa jabatan presiden pasti akan memberi penafsiran.

Sampai saat ini Partai Gerindra tidak bersuara lantang menolak penundaan Pemilu 2024 sebagaimana yang dilakukan PDIP, Nasdem dan Demokrat. 

PDI Perjuangan diprediksi adalah partai yang akan kokoh menolak wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Keinginan sejumlah pihak untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditolak anggota Fraksi Golkar DPRD Jawa Timur, Freddy Purnomo.

Wacana penundaan pemilu 2024 diyakini tidak terjadi secara alami, melainkan sengaja didesain oleh aktor kelas kakap.

Wacana penundaan Pemilihan Umum 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden jelas tidak berdasarkan pada konstitusi negara. Hal ini bahkan mendorong krisis demokrasi baru.

Tokoh senior, DR. Rizal Ramli (RR) merasa prihatin dengan langkah dua partai politik (parpol) hasil reformasi, PAN dan PKB. Pasalnya, kedua partai tersebut justru sedang berusaha mengkhianati konstitusi dan amanah reformasi.

Keterlibatan lingkaran istana dalam munculnya usulan penundaan Pemilu 2024 hingga kini masih dipertanyakan. Termasuk apakah Presiden Jokowi sudah menyetujui atau belum soal penundaan Pemilu 2024?

Menteri Koordiantor Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan disebut sebagai aktor di balik wacana menunda Pemilu 2024. Luhut pun diminta menjelaskan secara utuh dan gamblang soal dugaan ini.

Ketegasan Presiden Joko Widodo sedang ditunggu publik dalam menanggapi usulan penundaan pemilu yang disampaikan sejunlah elite partai koalisi pemerintah.

Wacana penundaan Pemilu Serentak 2024 yang digemakan sejumlah ketua umum partai koalisi dinilai sangat beresiko terjadinya abuse of power.

Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dua organisasi massa Islam yang dinilai pengaruh politik sangat besar terhadap pandangan dan sikap masyarakat, khususnya terhadap wacana penundaan Pemilu 2024.