Usulan penyelenggaraan Pemilu Serentak bulan April atau Mei 2024 seperti yang disampaikan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian diakui belum sepenuhnya disepakati DPR RI.
pemilu
Usulan Mendagri Pemilu Digelar April atau Mei Bikin Kaget Pimpinan Komisi II
Usulan pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk pencoblosan Pemilu Serentak 2024 digelar April atau Mei, menjadi kejutan tersendiri bagi Pimpinan Komisi II DPR RI.
Ujang Komarudin: Tidak Masalah Pemilu Dimajukan, Asalkan Tidak Ganggu Tahapan
Dimajukannya waktu pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 dari yang tadinya 28 Februari 2024 menjadi 21 Februari 2024 dinilai bukan masalah serius. Asalkan, tidak mengubah tahapan-tahapan di dalam Pemilu itu sendiri.
PAN Fokus Suara Rakyat Ketimbang Bahas Pilpres 2024
Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengaku sudah berdiskusi dengan Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya terkait gelaran Pilpres 2024.
Demokrat Masuk Tiga Besar Karena AHY Bikin Kaum Milenial Simpati
Merangseknya Partai Demokrat ke tiga besar dalam survei yang digelar Lembaga Timur Barat Riset Center (TBRC) terjadi karena ada migrasi pemilih parpol lain.
Demokrat Kalahkan Gerindra Di Tiga Besar, Begini Kekuatan Tiap Parpol Jika Pemilu Digelar Sekarang
Ada perubahan posisi di tiga besar partai politik dengan perolehan suara terbanyak. Bila pemilihan umum digelar sekarang, maka Partai Golkar dan Demokrat akan mengisi posisi tiga besar bersama PDIP.
Komisi II Merasa Aneh, Keinginan JK Dan Tjahjo Kumolo Saat Evaluasi Pemilu 2019 Tidak Dijalankan
Kritik dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pasca Pemilu Serentak 2019 seolah diabaikan begitu saja oleh fraksi-fraksi di DPR RI.
Teliti Pemilu di Indonesia, M. Nizar Kherid: Sistem Pemilu 1955 Paling Ideal
Sebuah penelitian dari Mahasiswa Magister Ilmu Hukum (MIH) Universitas Diponegoro Semarang menyatakan bahwa sistem pemilu tahun 1955 paling ideal di Indonesia.
PPP Tidak Menghendaki Adanya Revisi UU Pemilu
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tegas menyatakan tidak menghendaki adanya revisi pada UU 7/2017 tentang Pemilu.