Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Freddy Poernomo mengkritisi mekanisme penunjukkan Penjabat (Pj) Kepala Daerah di Jatim oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dia berharap agar proses penunjukkan Pj itu bisa mengakomodir suara arus bawah, yang merupakan cerminan proses demokrasi.