perempuan

Sosok ibu atau perempuan memiliki peran sangat penting dalam mewujudkan Indonesia menjadi lebih maju. Sehingga sangat disayangkan masih adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia.

BEBERAPA hari lalu saya iseng ikut hadiri kegiatan launching buku di Oria Hotel (9/12), Jakarta dengan judul " Perempuan Politik Bergerak", sebuah kompilasi peranan politik perempuan di Indonesia. Buku yang dikemas apik oleh Kristin Salmah ini mendeskripsikan peranan beberapa figur perempuan Indonesia yang aktif dalam kancah politik dari masa sebelum kemerdekaan hingga saat ini.

DPD Golkar Jawa Timur optimis bisa meraih 20 kursi di DPRD Jawa Timur dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 mendatang. 

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan,Anak dan Keluarga Berencana menggelar sosialisasi terkait pendampingan alumni Grand Scheme Australia Award (AGS) untuk para pendamping PKH Bondowoso.

Bertepatan dengan puncak Peringatan Hari Ibu ke-93, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) turut melaksanakan Kick-Off Ceremonial G20 Empower dan Women20 (W20) secara virtual.

PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) melalui Sisternet menggelar “Festival Webinar Pintar 2021” yang ditujukan bagi kaum perempuan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Webinar edukatif dengan tema“Inspirasi Peluang Usaha 2022 Melalui Optimalisasi Digital Untuk UMKM Perempuan Berani Naik Kelas” ini berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Republik Indonesia.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPPA), PT XL Axiata Tbk (XL Axiata), dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), melalui aliansi G20 Empower Indonesia, terus mendorong kepemimpinan perempuan di sektor publik dan swasta. Mereka berharap semakin terbuka kesempatan bagi karyawan perempuan untuk menduduk di level pimpinan sejauh memang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai.

Representasi perempuan pada lembaga pembuat kebijakan non legislatif, masih perlu mendapat perhatian lebih. Pasalnya, tidak ada aturan formil terkait syarat minimal dari representasi perempuan.