Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa UU 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU tetap berkekuatan hukum secara sah, menuai kekecewaan dari Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB).
Perppu Ciptaker
Tolak Perppu Ciptaker, Partai Buruh Ancam Mogok Nasional
Partai Buruh akan mengajukan judicial review (JR) atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2/2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang baru saja disahkan DPR RI menjadi undang-undang (UU).
Bahas Keputusan Perppu Ciptaker dan RUU PPRT, DPR Gelar Paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3).
Ratusan Mahasiswa Tolak Perppu Ciptaker dan Penundaan Pemilu 2024
Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR RI, menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja dan penundaan Pemilu 2024, Senin (20/3).
Antisipasi Kondisi Ekonomi ke Depan, PDIP Setuju Perppu Ciptaker
Fraksi PDIP jadi salah satu dari tujuh fraksi yang setuju lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja (Ciptaker).
Perppu Cipta Kerja Bukan Sekedar Solusi, Tapi Bisa Jadi Ilusi
Kehadiran Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja seperti dua sisi mata uang, bisa jadi solusi juga bisa sekadar ilusi. Bisa jadi solusi karena Perppu diklaim akan menjadi pijakan dalam proses konsolidasi ekonomi untuk menyerap sebanyak-banyaknya lapangan kerja melalui aktivitas ekosistem investasi dan perdagangan.
Protes Perppu Ciptaker, "Rakyat Indonesia" akan Gelar Aksi pada 14 Februari
Aksi protes masyarakat terhadap penerbitan Perppu Cipta Kerja belum surut. Pada Jumat malam (13/1), puluhan aktivis pimpinan masyarakat sipil dari berbagai elemen berkumpul di Gedung YLBHI Jakarta untuk membahas sikap pemerintah yang nekat menerbitkan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja.
Masyarakat Diminta Positive Thinking Atas Terbitnya Perppu Ciptaker
Setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) tentang Cipta Kerja, masyarakat diminta berprasangka baik terkait lahirnya aturan yang diatasnamakan seorang presiden.
Jumhur Hidayat: UU Ciptaker Merugikan Rakyat Menguntungkan Pemodal
Dalam amar putusan terkait Undang Undang Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan inkonstitusional bersyarat. MK juga meminta parlemen dan pemerintah melakukan perbaikan, bukan malah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti (Perppu) dengan alasan kegentingan yang mendesak.
Ali Ngabalin Klaim Perppu Ciptaker Terbit Karena Krisis Global
Situasi global dan krisis ekonomi dunia merupakan alasan pemerintah melahirkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) tentang Cipta Kerja.
Komisi IX DPR Pertanyakan Penerbitan Perppu Ciptaker
Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) oleh pemerintah direspons oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena.
Hari Ini Komisi IX dan Kemenaker Bahas Perppu Ciptaker
Komisi IX pada hari ini, Rabu (11/1) akan memanggil Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) untuk membahas masalah Perppu Cipta Kerja (Ciptaker) belum lama ini menjadi sorotan tajam di masyarakat luas.
Usai Mahfud MD, Kini Giliran Yusril Juga Dituding Penjilat Penguasa Gegera Perppu Ciptaker
Sikap pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra, mengenai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) 2/2022 tentang Perubahan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) dinilai sebagai satu sikap politik yang mendukung kebijakan yang salah.