Petani tembakau

Anggota DPRD Jawa Timur Eko Yulianto menerima keluhan petani tembakau di kabupaten Jember dan Lumajang. Para petani resah karena harga tembakau saat musim panen di wilayah itu menurun dari Rp 77 ribu menjadi Rp 55 ibu per kilogram.

Polemik mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang salah satunya poinnya mengatur secara ketat produksi dan pemasaran produk berbahan tembakau terus bergulir. 

Petani milenial di Desa Cermo kecamatan Kare Kabupaten Madiun Jawa Timur mengembangkan diversifikasi tanaman. Antara tanaman tembakau dengan tanaman cabe dan bawang merah. Program diversifikasi tersebut diperkenalkan oleh dinas Pertanian dan Perikanan setempat sejak bulan Maret 2024.

Komisi B DPRD Jatim berharap agar pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) pertembakauan akan meningkatkan kesejahteraan petani. Diharapkan, kedepannya, Raperda ini dapat bermanfaat bagi kesejahteraan petani tembakau di Jatim dan meningkatkan kualitas tembakau serta hasil panen.

Tidak ada ruang yang memadai bagi petani tembakau dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan.

Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Sosial Kota Kediri pada hari ini, Minggu (22/10), melaksanakan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau (DBHCHT) buruh rokok dan petani tembakau, yang bertempat di GOR Jayabaya Kota Kediri.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Mahdi berkomitmen terus memperjuangkan nasib para petani tembakau di Kabupaten Probolinggo.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk 22.000 petani tembakau di 8 kecamatan. Penyerahakan berlangsung di Pendopo Lokatantra Kabupaten Lamongan, Rabu (29/3).

Bupati Jombang Hj Mundjidah didampingi Wakil Bupati Jombang Sumrambah, Kapolres Jombang AKBP Moh Nurhidayat SIK M.M secara simbolis menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) bagi buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok yang ada di wilayah Utara Brantas, bertempat di Pendopo Kecamatan Ploso, pada Rabu (16/11).

DPRD Kabupaten Probolinggo akan berkoordinasi dengan pemkab, mengusulkan perda tata niaga tembakau. Perda tersebut, salah satunya akan mengatur tentang larangan gudang tembakau yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo untuk mengambil tembakau dari luar daerah.

Sejumlah petani di Desa Petunjungan, Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, mencabut dan membakar tembakau yang sudah siap dijual. Aksi tersebut sebagai bentuk protes petani pada pemerintah karena gudang masih tutup.

Memasuki era kenormalan baru, setiap bidang usaha dan sektor industri mulai bersiap untuk beradaptasi dalam proses interaksi sosial maupun operasionalnya.