pilkada serentak

Adanya kekosongan hukum mengenai saksi dan larangan terhadap pelanggar protokol kesehatan dalam PKPU 10/2020 menjadi satu alasan agar pemerintah agar bisa menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk yang kedua kalinya terkait penyelenggaraan pilkada di tengah situasi pandemi Covid-19.

PDI Perjuangan menargetkan bisa memangkan minimal 13 Pilkada dari 19 Pilkada serentak di Jatim 9 Desember depan. Kemenangan nanti akan dilakukan PDI Perjuangan dengan cara cara terhormat.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyarankan agar pelaksanaan pilkada serentak 2020 dibatalkan jika penyelenggara pemilu mengizinkan konser musik boleh digelar saat kampanye.

Banyaknya kasus positif baru Covid-19 di Indonesia yang semakin meningkat membuat banyak pihak menuntut penundaan Pilkada Serentak 2020 kembali. Pasalnya, Pilkada ditengarai akan menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. 

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor dan Bawaslu Jombang sukses menggelar webinar Pendidikan Pengawasan Partisipatif di Kantor Bawaslu Jombang, Jalan Raden Wijaya No. 15 pada Selasa(15/09) kemarin malam. Tindak lanjut dari nota kesepahaman kolaborasi yang dilakukan antara Bawaslu dan GP Ansor Jombang.

Netralitas para Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi poin penting dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta para pasangan calon kepala daerah untuk kreatif saat kampanye di masa pandemi. Hal ini bertujuan untuk mencegah penularan Covid-19 pada seluruh tahapan Pilkada 2020.

Sebagai syarat untuk maju ke Pilkada serentak 2020, setiap bakal pasangan calon (paslon) wajib menjalankan tes kesehatan. Di Jawa Timur, KPU salah satunya menunjuk RSAL dr Ramelan sebagai tempat pengecekan kesehatan setiap paslon.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan masa perpanjangan pendaftaran bakal pasangan calon (Bapaslon) Pilkada Serentak 2020 yang berakhir pada Minggu (13/9) pukul 24.00 waktu setempat.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mengamini pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD yang menyebut kepala daerah dibiayai para cukong atau swasta. 

Banyak kalangan mendorong agar Pilkada Serentak 2020 ditunda. Hal ini mengingat sebaran Covid-19 akan menjadi tidak terkendali jika Pilkada tetap digelar.  

Gelaran pemilihan kepala darah (Pilkada) Serentak 2020 diprediksi akan menjadi klaster baru penyebaran virus corona baru (Covid-19). 

Money politics saat ini sudah seperti kanker stadium empat dalam sistem Pemilu. Karena itu banyak kalangan yang skeptic jika pelaksanaan Pilkada serentak 2020 bebas dari politik uang.

Ketua PD GM FKPPI XIII Jatim, Ir. R. Agoes Soerjanto meminta kader militan GM FKPPI di Jawa timur tidak terbawa arus perbedaan menjelang momentum Pilkada serentak pada Desember mendatang. 

Kabupaten Blitar akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 9 Desember mendatang. Pilkada tahun ini bertepatan dengan adanya pandemi virus corona covid-19. Kabupaten Blitar masuk zona rawan sedang, sehingga harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan.