pj kepala daerah

Politisi Golkar yang juga anggota Komisi A DPRD Jawa Timur meminta penjabat (Pj) bupati / wali kota tertib, untuk tidak mundur dari amanah penugasannya. Sikap ini, disampaikan Freddy Poernomo mendengar sejumlah Pj kepala daerah siap-siap maju Pilkada serentak 2024.

Pimpinan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sylviana Murni menyampaikan, pihaknya bersama pemerintah telah bersepakat untuk melakukan pembinaan terhadap kinerja para Penjabat (Pj) kepala daerah, baik gubernur, wali kota maupun bupati.

Pemerintah pusat akan menunjuk Penjabat (Pj) untuk menggantikan kepala daerah yang habis masa jabatannya pada akhir 2023. Diketahui, ada 13 kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada September dan 5 kepala daerah yang mengkhiri masa jabatan pada desember mendatang.

Meski ditunjuk oleh pemerintah pusat, Penjabat (Pj) Kepala Daerah tidak boleh bersikap otoriter, melainkan harus siap untuk menerima masukan dan kritik dari masyarakat secara luas.

Pengangkatan penjabat kepala daerah pada Mei 2022 lalu menyisakan sorotan tentang perlu atau tidaknya suatu regulasi teknis yang mengatur agar penunjukan tersebut menjadi lebih demokratis dan transparan.

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur menolak pengangkatan anggota TNI/Polri aktif sebagai penjabat (Pj) kepala daerah.

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mempertanyakan alasan dan mengkritisi pemerintah atas penunjukan Brigjen Chandra As'aduddin sebagai Pj Bupati Seram Barat.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membeberkan landasan hukum dan peraturan perundangan terkait dengan Perwira Tinggi (Pati) TNI-Polri menjadi Penjabat (Pj) Kepala Daerah.

Penetapan nama-nama calon penjabat (Pj) kepala daerah di 21 provinsi di Indonesia ditunda oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) . Kebijakan ini tertuang dalam surat nomor T.131/3374/Otda yang ditujukan kepada gubernur 21 provinsi, termasuk Gubernur Sumatera Utara.

Pemerintahan Joko Widodo disarankan untuk mematuhi regulasi dalam proses penentuan penjabat (Pj) kepala daerah di seluruh wilayah.

Pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) kepala daerah diminta untuk tidak ikut terjerumus dalam praktik korupsi. Mengingat, sudah ada 170 perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan kepala daerah.

Di tahun 2022 ini ada 101 kepala daerah yang masa jabatannya akan berakhir. Dari jumlah itu, ada tujuh gubernur yang harus melepaskan jabatannya.