Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al Jufri bertemu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono (HB) X dalam Silaturahmi kebangsaan, Sabtu (6/11).
#PKS
Kunjungi Korban Banjir Bandang Batu, PKS Jatim Bantu Tangani Bencana
Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan bersama pengurus DPD PKS Kota Batu mengunjungi korban Banjir Bandang Batu, Jum'at, (5/11).
Pemerintah Diminta Patuhi Keputusan Judicial Review MK Tentang UU Minerba
Pemerintah diminta untuk mematuhi dan menjalankan Keputusan Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK) No. 64/PUU-XVIII/2020 hasil judicial review (JR) UU 3/2020 tentang Minerba.
Inmendagri 53/2021 Dikritik, Kenapa Tes PCR Hanya Wajib bagi Penumpang Pesawat?
Aturan baru mengenai Instruksi Menteri Dalam (Inmendagri) 53/2021 tentang PPKM Level 3, 2, dan 1 di Jawa dan Bali agar semua penumpang pesawat wajib tes PCR 2x24 jam sebelum keberangkatan dinilai membingungkan.
PKS Mencatat Jaring Pengaman Sosial Kaum Ibu Masih Lemah di 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf
Catatan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin yang genap dua tahun, yakni persoalan angka kematian ibu (AKI) melahirkan dan angka kematian bayi (AKB) lahir.
Dua Tahun Jokowi-Maruf, PKS Anggap Koalisi Super Gemuk dan Kualitas Kontrol Melemah
Dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden KH Maruf Amin koalisi pemerintah super gemuk. Sehingga, fungsi check and balances parlemen cenderung melemah.
HUT Jatim ke-76, PKS Jatim Anggap Masih Banyak PR dan Tantangan
Propinsi Jawa Timur akan genap berusia 76 tahun pada 12 Oktober 2021. Di usia ke 76 Jawa Timur itu, PKS Jatim menyampaikan momentum untuk Jatim Bangkit. PKS Siap dukung pro rakyat dari Pemprov Jatim.
Jika Pemilu Digelar Februari, Presiden Terpilih Diyakini Tak Ganggu Jokowi Hingga Masa Jabatannya Berakhir
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memahami kekhawatiran Presiden Joko Widodo sebagai presiden dengan masa jabatan berjalan dan presiden terpilih hasil pemilu jika Pemilu Serentak 2024 digelar 21 Februari.
Tolak Tax Amnesty Hingga Kenaikan PPN, Alasan PKS Tolak RUU KUP
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menjadi yang paling tegas menolak pembahasan Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (RUU KUP). Tentu ada alasan yang melatarbelakangi penolakan PKS atas RUU KUP.
PKS Setuju Pendapat Publik, Menteri Harus Dari Kalangan Profesional
Publik meminta agar Presiden Joko Widodo memilih kalangan profesional dibandingkan kalangan tokoh partai politik dalam perombakan kabinet.
Presiden PKS Borong Garam dan Cabai dari Petani, PKS Jatim Siap Kawal Program yang Sejahterakan Petani Garam dan Cabai
Presiden PKS Ahmad Syaikhu melakukan aksi beli garam dam cabai. Hal ini dilakukan dalam sebagai simbolisasi bahwa PKS akan memperjuangkan petani garam.
Ingatkan Pengusaha, PKS: Vaksin Gotong Royong Harus Dipercepat, Jangan Korbankan Pekerja
Pengusaha diingatkan untuk memenuhi hak para pekerja dalam mendapatkan akses vaksin gotong royong.
Kemenag Didesak Tangani Persoalan Guru Madrasah yang Hanya Digaji Rp 50 Ribu
Kementerian Agama (Kemenag) diminta serius memperhatikan nasib guru madrasah swasta. Desakan ini disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf usai mendengar kabar guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) di Kabupaten Pandeglang, Banten, hanya digaji Rp 50 ribu per bulan.
Legislator PKS: Pemerintah Harus Redam Keinginan Terus Berutang
Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, utang Pemerintah hingga akhir Juli 2021 telah mencapai Rp 6.570,17 triliun atau naik 0,23 persen dari bulan sebelumnya yaitu sebesar Rp 6.554,56 triliun. Menanggapi hal itu, anggota Komisi XI DPR RI, Junaidi Auly, meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan dan meredam keinginan untuk terus berutang.
Ini Alasan PKS Tetap Beroposisi Meski Jokowi Undang Ketum Parpol Koalisi
Presiden Jokowi mengundang ketua-ketua umum partai politik pendukung pemerintah ke Istana Negara pekan lalu (25/8). Meski begitu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap memilih untuk menjadi oposisi.