Pokmas

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di kabupaten Bangkalan. Penggeladan yang berlangsung sejak kemarin, Senin, (30/09) hingga hari ini, Selasa (01/10) merupakan pengembangan dari kasus korupsi hibad di DPRD Jatim yang telah menyeret puluhan tersangka.

KPK setidaknya telah memeriksa 30 orang sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jatim 2019-2022.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah barang elektronik dan uang tunai usai menggeledah beberapa tempat terkait korupsi dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) APBD Provinsi Jawa Timur 2019-2022.

Komisi C DPRD Jawa Timur berharap agar keberadaan dan peran Kelompok Masyarakat (Pokmas) tetap dipertahankan dalam pelaksanaan penggunaan Belanja Hibah dalam APBD 2024 mendatang. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membahas keberadaan Pokmas dalam Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BS mantan anggota DPRD Jawa Timur, mengembalikan uang kerugian negara senilai Rp 1,3 Miliar, kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik dalam perkara dugaan penyalahgunaan anggaran Pokmas Pemerintah Provinsi Jatim tahun 2013 silam.

JPU KPK tak hanya menunjukkan bukti selembar kertas yang ditampilkan melalui layar di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya kepada Ketua DPRD Jatim, Kusnadi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rio Vernika Putra tak menyia-nyiakan kesaksian dari Sekretaris DPRD (Sekwan) Provinsi Jatim, Andik Fadjar Tjahjono.

Tak hanya membeber adanya bukti transfer aliran dana pokmas ke rekening milik Kadis Kominfo Provinsi Jatim, Sherlita Ratna Dewi sebesar Rp50 juta dan Sekretaris Dinas PU Bina Marga Provinsi Jatim, Citra BS sebesar Rp75,9 juta.

Sidang suap dana hibah pokmas dengan terdakwa Wakil Ketua DPRD Jatim non aktif, Sahat Tua P Simandjuntak di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (6/6) semakin melebar.

Dua terdakwa penyuap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua P Simandjuntak akhirnya dituntut tiga tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (2/5) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Propinsi Jatim, Eddy Tambeng Widjaja mengaku tak pernah melakukan survey ke kelompok masyarakat (Pokmas) yang menerima dana hibah Pokir.

Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anggota DPRD Jatim, Sahat Tua P Simandjuntak dengan meminta jatah ijon fee atas dana hibah pokok pikiran (Pokir) untuk kelompok masyarakat (Pokmas) tak hanya pada tahun 2021 hingga 2022.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Sahat Tua Simandjuntak (STPS) dan tiga orang lainnya yang terjaring operasi tangkap tangan resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah Provinsi Jatim.